Rakor Evaluasi Penelitian Administrasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu & Persiapan Penelitian Administrasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Banwaslu

/, Pemilu2019/Rakor Evaluasi Penelitian Administrasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu & Persiapan Penelitian Administrasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Banwaslu

Rakor Evaluasi Penelitian Administrasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu & Persiapan Penelitian Administrasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Banwaslu

Semarang, jateng.kpu.go.id – KPU Provinsi Jawa Tengah Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan Persiapan Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Banwaslu, Kamis (23/11/17).

Acara yang dilaksanakan di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah ini dibuka oleh Anggota KPU Provisi Jawa Tengah Divisi Hukum, M. Hakim Junaidi, S.Ag,M. Ag.

Dalam sambutannya, Anggota KPU Divisi Hukum itu menjelaskan tiga poin kepada hadirin terkait revisi hasil rangkumannya berdasarkan komunikasi dengan berbagai pihak.

Pertama, dasar operasional dalam memperlakukan Parpol pasca putusan bawaslu adalah tetap mengacu pada PKPU 11 Tahun 2017 dengan Keputusan KPU RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 sebagai.

“Kita harus tetap menggunakan dasar PKPU 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 sebagai dasar operasionalnya dalam memperlakukan Parpol pasca putusan bawaslu”, tuturnya kepada para hadirin.

Kedua, Menurut Hakim Junaidi, SK KPU 205 mengandung pengertian, Parpol yang sudah menyerahkan dokumen (mendapatkan TT : artinya sudah memenuhi 1.000 atau 1/1.000) pada tanggal 3-16 Oktober 2017 dan perpanjangan s.d tgl 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB dan datanya tersimpan di KPU Kab/Kota, dapat dijadikan bukti berkas pendaftaran untuk dilanjutkan ke penelitian administrasi, Partai sebagaimana huruf a, boleh juga menyerahkan data baru, Partai politik tetap menyerahkan dokumen yang berupa daftar nama anggota Parpol yang tertuang dalam Lampiran 2 Model F2-Parpol,FC KTA parpol dan FC KTP E/Suket
“Sebatas yang saya pahami, SK KPU 205 adalah sebagai berikut pertama, Parpol yang sudah menyerahkan dokumen (mendapatkan TT : artinya sudah memenuhi 1.000 atau 1/1.000) pada tanggal 3-16 Oktober 2017 dan datanya tersimpan di KPU Kab/Kota, dapat dijadikan bukti berkas pendaftaran untuk dilanjutkan ke penelitian administrasi. Kedua, Partai sebagaimana huruf a, boleh juga menyerahkan data baru. Ketiga, Partai politik tetap menyerahkan dokumen yang berupa: 1. Daftar nama anggota Parpol yang tertuang adalm Lampiran 2 Model F2-Parpol, 2. FC KTA parpol dan 3. FC KTP E/Suket”, imbuhnya.

Ketiga, Hakim menegaskan terkait dengan substansi jumlah dokumen batas minimal 1.000 atau 1/1.000.

“Substansi jumlah dokumen dimaknai sebagai berikut. Pertama, pada dasarnya Parpol tetap harus menyerahkan jumlah dokumen sesuai dengan batas minimal. Kedua, Tetapi Makna pemenuhan batasan minimal diperluas, artinya pada hari rabu(kemarin sampai jam 24.00) kalau ada Parpol yang menyerahkan dokumen kurang dari batas minimal atau berapapun jumlahnya tetap wajib diterima dan diberi tanda terima. Parpol nanti wajib melengkapinya ada saat masa perbaikan”, pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh parpol, instansi terkait dan KPU Kab/Kota se Jawa Tengah (AAM/AK)

By | 2017-11-26T16:42:20+00:00 November 24th, 2017|Berita, Pemilu2019|Komentar Dinonaktifkan pada Rakor Evaluasi Penelitian Administrasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu & Persiapan Penelitian Administrasi Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Banwaslu

About the Author:

Ubah Ukuran Huruf
Pengaturan Kontras