Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) penyampaian laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) untuk meningkatkan kualitas laporan rutin yang dilakukan oleh satuan kerja KPU di seluruh Indonesia, Senin (26/1).

Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KPU RI, Tjetjep Kustijana menjelaskan, rakor tersebut dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi data keuangan disetiap satker, verifikasi kelengkapan dokumen pelaporan, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, dan melakukan pemetaan kendala yang dihadapi masing-masing satker KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

“Untuk menyusun laporan keuangan kementerian/lembaga yang baik, kita perlu melakukan rekonsiliasi data, verifikasi kelengkapan laporan sesuai aturan yang berlaku, penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual, dan yang tidak kalah penting untuk melakukan inventarisasi kendala dan hambatan yang dihadapi satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari temuan keuangan yang janggal pada saat KPU melakukan pertanggungjawaban laporan dihadapan pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Selama ini persoalannya sama, antara data yang dimiliki kabupaten dengan yang dimiliki oleh provinsi berbeda. Untuk itu kita perlu memiliki pemahaman yang sama atas penerapan peraturan dalam menyusun laporan keuangan,” lanjut dia.

Karena tidak semua provinsi melakukan verifikasi atas semua laporan yang diterima, ia meminta KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun laporan keuangan secara detil dan menyertakan semua dokumen pendukung yang diperlukan.

“Tidak bermaksud negatif, tapi kita memang menemukan tidak semua wilayah melakukan pengecekan atas laporan yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota. Maka saya berharap teman-teman (KPU Kabupaten/Kota) untuk melengkapi laporan dengan data pendukung lainnya. Itu penting pada saat pertanggungjawaban laporan,” tegasnya.

Pemetaan permasalahan itu dilakukan KPU RI dengan mengundang KPU ditiap-tiap tingkatan, sehingga laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing satker dapat dipertanggungjawabkan.

“Tanggal 19 sampai 30 Januari ini akan dilakukan rekonsiliasi laporan dari KPU Kabupaten/Kota. Bersama-sama kita petakan persoalan, kemudian pada 2 sampai 6 Februari nanti giliran KPU Provinsi yang akan kita undang. Hal ini untuk sosialisai kepada semua satker dalam menyusun laporan keuangan yang baik sesuai ketentuan,” lanjut dia. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)


Sumber : www.kpu.go.id