Jakarta, kpu.go.id- Dukungan kepemiluan dari pemerintah Australia untuk Indonesia terjalin melalui Departemant of Foreign Affairs and Trade (DFAT) diwujudkan dalamAustralia-Indonesia Electoral Support Program (AIESP), yang bertujuan untuk membantu Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas kepemiluan, baik di tingkat nasional maupun lokal/daerah, Rabu, (27/1).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu diprakarsai Pemerintah Australia melalui DFAT, First Secretary Justice and Democratic Governance Assistance, Luke Arnold, dan diterima langsung oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, didampingi Anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay dan Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim.
Dukungan kepemiluan itu dilaksanakan melalui hibah bagi organisasi masyarakat dan bantuan teknis kepemiluan yang dikelola oleh The Asia Foundation (TAF), kerjasama KPU dengan Universitas Indonesia dan Perludem yang dikelola oleh Internasional Foundation for Electoral System (IFES), kerjasama peer-to-peer antara the Australia Electoral Commission (AEC) dan KPU, serta penguatan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang dikelola oleh kemitraan.
Dalam pertemuan itu dijelaskan, DFAT akan melakukan kajian akhir. Kajian akhir independen ini bertujuan untuk mengkaji capaian-capaian dan mengindentifikasi hal-hal yang bermanfaat dari program tersebut bagi penentuan proritas dan mekanisme kerjasama Australia dan Indonesia untuk penguatan demokrasi.
Kegiatan review tersebut akan melakukan serangkaian konsultasi dengan para mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia dan Australia, dan dilaksanakan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Martine Van de Velde, ahli internasional bidang monitoring dan evaluasi.
Setelah 5 (lima) tahun penyelenggaraan program ini, kedua belah pihak setidaknya mendapatkan pelajaran dari program investasi masa depan antara Pemerintah Australia dan KPU. Bagi KPU program ini baru dirasakan secara operasional dalam tahun-tahun terakhir ini.
“Secara operasional, baru dirasakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir walaupun keberadaan program ini sudah 5 tahun, misalnya untuk sistem informasi pendaftaran pemilih sudah mulai dibangun tahun 2011 dan baru dioperasional tahun 2013,” ungkap Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik.
Husni menambahkan, peningkatan kualitas ini lebih terasa saat KPU menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan pemilu. Hal itu diwujudkan dengan beberapa kali memberikan pembekalan awal kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
“Masalah terbesar adalah pada personil penyelenggara pemilu yang berada di tingkat kecamatan, desa dan TPS, yang merupakan relawan, dimana KPU tidak bisa memberikan beban kerja yang optimal kepada mereka, karena kompensasi mereka tidak setimpal. Harapan kedepan yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana menyiapkan penyelenggara pemilu ad hoc ini dapat bekerja lebih profesional, apalagi ada keinginan penyelenggara pemilu ad hoc yang lebih muda, lebih baru, lebih punya komitmen,” jelas Husni.
Mengenai sistem pengelolaan data pemilih dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara langsung dan serentak, Komisioner KPU RI, Hadar nafis Gumay mengutarakan bahwa KPU akan meningkatkan kualitas aplikasi data pemilih yang sebelumnya sudah diterapkan dalam Pemilihan Umum Legislatif, Dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
“Sedangkan untuk program yang sudah ada, seperti sistem informasi untuk mengelola data pemilih, KPU memutuskan untuk mengembangkan dan menggunakannya dalam pilkada. KPU sedang membuat peraturan-peraturan dengan melibatkan banyak pihak, KPU ingin ada partisipasi dari banyak pihak. KPU memiliki waktu yang sangat pendek untuk menyiapkan peraturan pilkada. Di dalam proses penyelesaian peraturan ini masih diperlukan partisipasi banyak pihak,” pungkas Hadar. (dosen/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Sumber : www.kpu.go.id