Semarang, kpu-jatengprov.go.id — Dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggara pilkada yang berintegritas, KPU Jateng bersama Bawaslu Jateng menggelar rapat koordinasi dengan mengundang jajaran KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota Se – Jawa Tengah, bertempat di Aula I Kantor KPU Jateng, Minggu (24/5).

Pada kesempatan ini hadir Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai narasumber. Turut hadir Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Ketua KPU Jateng Drs. Joko Purnomo, Ketua Bawaslu Jateng Abhan, SH, serta jajaran KPU Jateng dan Bawaslu Jateng.

Acara ini diselenggarakan untuk memastikan penyelenggara pemilu menjalankan aturan hukum dan kode etik dalam penyelenggaraan pilkada yang akan datang.

“Melalui kegiatan koordinasi semacam ini, harapannya memastikan penyelenggara pemilu memegang prinsip rule of law dan rule of ethic. Penyelenggara pemilu dalam bertindak harus berdasarkan aturan dan bisa menilai mana yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan”, ujar Jimly.

“Tugas utama kita ada 3 (tiga), yaitu melayani peserta pemilu, melayani kandidat, dan melayani pemilih”, sambung Jimly.

Dari hasil diskusi selama 1,5 jam ada beberapa masukan dari KPU Kabupaten/Kota dan Paswaslu Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah mengusulkan memperluas kewenangan DKPP agar dapat memberikan sanksi kepada peserta pemilu yang melanggar aturan hukum maupun kode etik.

“Mengenai perluasan kewenangan DKPP, itu bisa saja tapi harus ada payung hukumnya sehingga harus merevisi undang-undangnya. Yang terpenting saat ini harus kita tunjukkan bahwa penyelenggara pemilu memiliki integritas yang tinggi”, pungkas Jimly. (nar/red)