Semarang, kpu-jatengprov.go.id — Hasil riset partisipasi masyarakat terhadap ketidakhadiran pemilih di 21 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang dilakukan KPU Jateng bekerjasama dengan FISIP UNDIP menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tingkat partisipasi pemilih, salah satunya mendorong kebijakan pemerintah daerah untuk dapat menganggarkan “mudik gratis pilkada”. Hal ini disampaikan peneliti FISIP UNDIP, Muchamad Yulianto dan Saryadi saat diseminasi hasil riset partisipasi masyarakat, Rabu (21/9) di Kantor KPU Jateng.

“Untuk memperbaiki tingkat partisipasi yang disebabkan ketidakhadiran pemilih dengan alasan bekerja diluar daerah, pemerintah daerah agar dapat mengeluarkan kebijakan mudik gratis sebagaimana program pemerintah daerah yang acapkali dilakukan setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Pemerintah daerah dapat menganggarkan sendiri atau bisa bekerja sama dengan perusahaan/korporasi lokal/regional melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar dapat memulangkan warga guna menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara”, jelas Yulianto.

Rekomendasi lain yang dihasilkan yaitu revisi undang-undang pilkada agar DPT bisa ditetapkan berdasarkan pada mereka yang tinggal keseharian di daerah sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir dan kebijakan “ekstrim” dengan mengubah memilih sebagai hak dasar warga negara yang bersifat sukarela menjadi sebagai kewajiban, sehingga akan diberikan sanksi dari negara apabila tidak memilih.

Angka rata-rata tingkat partisipasi di Jawa Tengah mencapai 68,53% , masih berada di bawah target nasional pada pilkada yang lalu. Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang meraih angka partisipasi paling tinggi sebesar 78,63%, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Pemalang dengan angka 59,36%.

tingkat-partisipasi-pemilih

Sedangkan untuk angka ketidakhadiran pemilih karena alasan merantau, berturut-turut tertinggi diraih oleh Kabupaten Purbalingga 30,17%, Kabupaten Wonogiri 29,77% dan Kabupaten Blora 28,11%.

Terdapat 3 daerah dimana ketidakhadiran dengan alasan yang dominan karena “lain-lain” yang lebih bersifat kesadaran dan tanggungjawab individu pemilih, yakni Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Besar kemungkinan lebih karena pemilih tidak tertarik atau tidak cocok dengan pasangan calon atau faktor pragmatis. (nar/red)