24 Agustus 2020-Bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Komisioner KPU Jawa Tengah Divisi Data dan Informasi, Paulus Widiyanto menerima kunjungan dalam rangka penyerahan instrumen penilaian keterbukaan informasi publik yang diserahkan secara langsung oleh Handoko Agung selaku Komisioner Komisi Informasi(KI) Provinsi Jawa Tengah Divisi ESA(Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi).
Disampaikan oleh Handoko Agung, instrumen tersebut merupakan lanjutan dari proses monitoring dan evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik badan publik tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh badan publik baik badan publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota maupun badan publik SKPD, badan vertikal dan RSUD di Jawa Tengah. Ada 3 tahapan penilaian keterbukaan informasi yaitu penilaian medsos dan website yang telah dilaksanakan di awal bulan Maret, kemudian penilaian SAQ yaitu kuesioner penilaian mandiri, selanjutnya adalah presentasi verifikasi dan visitasi Kabupaten/ Kota.
Bagi KPU dan Bawaslu, informasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan Pilkada Serentak wajib untuk disampaikan kepada publik sesuai dengan pasal 7 UU No.14 Tahun 2008 bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan dengan ketentuan. Oleh karena itu diharapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat melengkapi kuesioner dan menyerahkan kepada KI Provinsi Jawa Tengah sebelum tenggat waktu yang ditentukan yaitu 18 September 2020.