Jateng.kpu.go.id- Pada hari Jum’at (23/04/21) Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima melakukan kunjungan ke Kantor KPU Kabupaten Demak dalam rangka pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Demak.

Dalam arahannya, menjelang pemilu 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilu dan Pilkada, maka pembenahan secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Menengok pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu, maka bisa dibayangkan  bagaimana kesibukan yang akan berlipat ganda akan ditemui di 2024 nanti. Salah satu pembenahan adalah pada SDM, bagaimana mempersiapkan sebaik mungkin SDM di seluruh provinsi maupun kabupaten/kota karena SDM merupakan motor penggerak organisasi.

Lebih lanjut beliau juga menyampaikan bahwa pusat adalah regulator, provinsi adalah koordinator, sedangkan kabupaten/kota adalah aktor atau peran utama pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Digitalisasi adalah suatu keniscayaan, maka harus mulai melangkah menuju kesana dengan mempersiapkan regulasi. Terkait dengan PPID, dikatakan bahwa PPID memiliki peran strategis,  oleh karena itu harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

PPID sebagai corong lembaga, sumber arus informasi kegiatan dalam rangka persiapan menuju pemilu dan pemilihan. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, bisa diakses dengan mudah oleh publik seperti publikasi pada website, informasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh satker, sehingga website menjadi aktif dan hidup. Terakhir beliau berpesan, ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kewajiban yang bersifat administratif yaitu pertama perhatikan prinsip akuntabel atau jujur , dan kedua adalah terbuka.

Di akhir pertemuan , Dewantoputra A(Kabag HTH Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah) menyerahkan Instrumen Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 dan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Eberta Kawima sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan.