jateng.kpu.go.id-(20/04/21)Menyambut Hari Kartini yang jatuh pada hari Rabu, 21 April 2021, KPU Provinsi Jawa Tengah selenggarakan Webinar dengan topik “Perempuan dalam Bingkai Demokrasi” secara daring dan live streaming melalui akun Youtube KPU Jateng. Peserta terdiri dari 35 KPU Kabupaten/ Kota dan juga terbuka untuk umum. Pada kesempatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah menghadirkan 3(tiga) orang Narasumber yang sangat spesial karena merupakan perempuan-perempuan Indonesia yang memiliki concern terhadap perjuangan hak-hak perempuan yaitu Casytha Arriwi Kathmandu, M.Fin ( Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah), Dr.Idha Budhiati, SH, MH (Anggota DKPP RI) dan Dr. Fitriyah, MA (Dosen Fisip Universitas Diponegoro Semarang), adapun diskusi dipandu oleh moderator, Dimas D.Narottama.

Acara diawali dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat. selain menyampaikan terima kasih kepada seluruh  narasumber yang berkenan hadir, melalui kegiatan ini diharapkan peran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu semakin profesional, dari sisi kuantitas dan kualitas juga lebih baik. Selanjutnya, Diana Ariyanti, divisi Parmas dan Sosdiklih KPU Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai pemantik diskusi kali ini berharap, melalui langkah kecil dengan topik yang dipilih pada webinar kali ini, setidaknya dapat memberikan kontribusi bagi gerakan perjuangan perempuan.

Casytha Arriwi Kathmandu yang akrab disapa dengan Mbak Sytha membuka diskusi dengan quote “Demokrasi tanpa perempuan sebetulnya bukan Demokrasi”, kesetaraan gender di Indonesia sudah secara implisit ada di dalam UUD 1945. Tren jumlah anggota perempuan di DPR RI terus meningkat mulai dari tahun 1999(45 orang), 2004(61 orang),  2009(101) orang, 2014(97 orang) dan 2019(120 orang), sehingga 20% anggota DPR RI sudah terisi perempuan. Sedangkan untuk DPD RI pada Pemilu 2019 berjumlah 42 orang atau 38% dari keseluruhan jumlah Anggota  DPD RI, namun tidak semua provinsi memiliki keterwakilan perempuan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tidak adanya kebijakan yang bisa mengafirmasi keterwakilan perempuan di DPD RI. Ada 4 aspek Peran perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu yang perlu diperhatikan yaitu dari aspek  peserta, penyelenggara, pemilih dan pemantau.

Sementara Idha Budhiati menyampaikan materi “Refleksi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 dan Pilkada 2020”, bahwa perjuangan perempuan yang dibangun sejak masa Kartini masih sangat relevan dengan situasi hari ini yaitu bagaimana menghadapi pandemi yang dampaknya sangat luas, tidak hanya bagi laki-laki namun juga bagi perempuan. Pandemi juga membuat kita menghadapi perubahan baru di segala bidang. Hari ini jika kita mengamati media dan lingkungan, dirasa pandemi membawa beban yang berbeda bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Beliau memberikan contoh dampak bagi perempuan di masa pandemi  di bidang kesehatan, yaitu ketika seorang perempuan tengah mengandung di masa pandemi memiliki resiko kesehatan yang cukup tinggi,  kemudian dibidang pendidikan, ketika transfer ilmu dilakukan secara daring dari pendidik kepada muridnya sehingga peran seorang ibu dalam memberikan pendampingan putra putrinya sangat penting, sedangkan dari sisi ekonomi, banyak sekali perempuan yang berstatus Kepala Keluarga harus menjadi pengangguran akibat PHK. Pada bidang politik masih ada pekerjaan rumah yang masih harus terus diupayakan yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, meskipun ada peningkatan dalam jumlah representasi perempuan di DPR dalam Pemilu 2019 yaitu  120 orang (20,87%) dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya 97 orang(17.32%). Selanjutnya, Anggota DKPP RI sejak Tahun 2017 ini menarik kesimpulan bahwa substansi hukum dan struktur hukum masih dipengaruhi oleh budaya patriarkhi, kemudian diperlukan reformasi internal partai untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, menyempurnakan sistem rekrutmen dan kaderisasi serta memastikan proses rekrutmen bakal calon lebih transparan dan akuntabel serta pendidikan politik yang terintegrasi antar lembaga yang mempunyai mandate edukasi. Tidak lupa Idha Budhiati juga memberikan apresiasi kepada KPU Jawa Tengah yang telah menggunakan momentum ini untuk membangun semangat meneguhkan komitmen perjuangan hak-hak perempuan.

Masih dengan semangat yang sama, Fitriyah membawa tema “Partisipasi Politik Perempuan” yang memberikan pengantar bahwa pembangunan harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.  Ketimpangan keterwakilan perempuan dapat melahirkan ketidakadilan akses pembangunan yang akan berimplikasi pada ketidakmakmuran, oleh karena itu sistem  pemilu diharapkan dapat memberikan sumbangan pada perjuangan perempuan di bidang politik, sehingga elemen-elemen dalam  sistem pemilu memberikan potensi keterwakilan perempuan terpenuhi.

Lebih lanjut,  perempuan dituntut untuk membawa pesan perempuan, bagaimana cara untuk mendapatkan suara sebesar-besarnya untuk perempuan yang mengikuti kontestasi dalam pemilu atau pemilihan menjadi satu hal yang tidak mudah, beliau berpendapat solusi yang efektif untuk mengatasi ketimpangan representasi perempuan adalah melalui kebijakan aksi afirmasi (affirmative action) dalam bentuk kuota gender, misalnya.

Diskusi berlangsung dengan baik yang diwarnai dengan berbagai pertanyaan yang menarik dari banyak partisipan karena topik yang dipilih pada webinar kali ini sangat menarik menurut peserta. Selain soal isu perempuan, webinar ini sarat dengan  pencerahan dan pandangan bahwa keterwakilan perempuan patut diperjuangkan terkait hajat hidup orang banyak.