KPU JATENG SAMPAIKAN INOVASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PDPB DALAM MONEV RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025 BAPPENAS
SEMARANG — KPU Jawa Tengah menerima kunjungan Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa (25/11/2025) dalam rangka monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 terkait prioritas nasional Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu serta Penjaminan Hak Dipilih dan Memilih.
Dalam forum tersebut, KPU Jawa Tengah bersama KPU Kota Magelang dan KPU Kabupaten Semarang memaparkan praktik baik, inovasi, serta tantangan pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya di bidang pendidikan pemilih dan pendataan daftar pemilih berkelanjutan (PDPB). Presentasi disampaikan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklihparmas) KPU Jateng.
Kadiv. Sosdiklihparmas, Akmaliyah menjelaskan penerapan model sosialisasi hibrida yang memadukan pertemuan tatap muka dengan pendekatan digital. Sejumlah inovasi menjadi sorotan, seperti Kuliah Hukum Pemilu, Goes to Campus, Gethok Tular, Pagelaran Seni dan Budaya, serta program edukasi digital Votecast yang menjangkau pemilih muda di seluruh kabupaten/kota. KPU Jawa Tengah juga memaparkan rencana program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Inklusif melalui MoDiS yang melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas.
Pada bidang PDPB, Akmaliyah memaparkan hasil pemutakhiran data per 21 November 2025, termasuk penyelesaian data ganda dan validasi identitas pemilih. Koordinasi dengan Disdukcapil, verifikasi melalui aplikasi DWH, serta coklit terbatas menjadi bagian dari langkah penyelesaian. KPU Jawa Tengah menyoroti sejumlah tantangan seperti ketidaksinkronan data kependudukan, tingginya mobilitas penduduk, rendahnya pembaruan data mandiri, serta keterbatasan jaringan dan SDM di beberapa wilayah.
KPU Jawa Tengah menegaskan komitmen untuk melanjutkan penguatan pendidikan pemilih, layanan informasi publik, dan peningkatan kualitas PDPB pada 2026 dan menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan pendampingan Bappenas dalam memastikan implementasi prioritas nasional bidang kepemiluan berjalan optimal dan berkelanjutan.
