Berita Terkini

Semarang, 22 Januari 2026 - KPU Provinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Progres Pengisian LKHPN secara daring. Pada rapat kali ini hadir jajaran Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.  Sebagai permulaan, Handi Tri Ujiono, Ketua KPU Jateng, menyampaikan, saat ini pelaporan kepatuhan LKHPN sudah mulai berjalan, guna meminimalisir kendala teknis, forum ini digelar sebagai wadah diskusi untuk memastikan proses pelaporan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Berikutnya sambutan sekaligus materi dari Muslim Aisha, Anggota KPU Jateng, dalam kesempatannya menyampaikan, LHKPN merupakan instrumen krusial dalam mengukur tingkat kepatuhan, yang berdampak pada reputasi individu maupun institusi. KPU Jateng saat ini memiliki citra positif setelah meraih penghargaan kepatuhan LHKPN tahun lalu. Meskipun secara keseluruhan progres sudah berjalan, masih terdapat sejumlah pejabat yang belum menyampaikan LKHPN. Bagi yang telah melapor, status laporan wajib dipantau secara berkala. Perlu ditegaskan bahwa batas akhir 31 Maret bukan sekadar melapor, melainkan laporan harus sudah berstatus Terverifikasi Lengkap dengan diterbitkannya Tanda Terima. Namun, KPU Prov Jateng berkomitmen agar seluruh wajib lapor sudah mencapai status terverifikasi lengkap pada 31 Januari mendatang. Pada kesempatan selanjutnya, Tri Tujiana selaku Sekretaris KPU Prov Jateng, juga mengingatkan kembali supaya Sekretaris di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk segera melaporkan LKHPN dan memenuhi target terverifikasi lengkap pada 31 Januari 2025.  Memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, para peserta secara aktif menyampaikan berbagai kendala teknis terkait mekanisme pelaporan LHKPN untuk mendapatkan solusi yang tepat guna Menutup arahannya, Handi menegaskan komitmen bersama untuk patuh terhadap pelaporan LHKPN, serta mengharapkan kerja sama seluruh pihak demi terwujudnya pelaporan yang tepat waktu.

Semarang, 21 Januari 2026 - KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi terkait administrasi keuangan terhadap pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.  Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan kesesuaian, kelancaran, dan akuntabilitas penggunaan anggaran pelatihan dasar CPNS di lingkungan KPU Provinsi sehingga penyelenggaraan Latsar berjalan efektif dan efisien.

Talk To Me ke-5 kembali digelar secara daring pada Rabu (14/01/2026), mengusung tema "Merajut Sinergitas dan Memperkuat Kolektif Kolegial", menghadirkan narasumber Habibi, S.I.Kom. (Kadiv Parmas dan SDM KPU Kab. Tanggamus) dan Ahmad Mustaqim, S.Pd.I. (Kadiv Parmas dan SDM KPU Kab. Blora), kegiatan diikuti oleh jajaran Anggota serta Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se-Lampung. Pada sambutan pertama sekaligus pembuka acara oleh Drs. Basmar Perianto Amron, M.M. (Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah), menegaskan bahwa SDM yang kuat adalah kunci ketahanan organisasi. Beliau mengajak seluruh elemen satuan kerja memperkuat sinergitas dan prinsip kolektif kolegial. Melalui semangat ini, diharapkan soliditas antar lini terus meningkat demi kinerja yang lebih baik setiap harinya. Selaku pematik acara, Kadiv SDM dan Litbang KPU Provinsi Lampung, Angga Lazuardy, S.E., menegaskan bahwa kolektif kolegial adalah upaya mempersempit perbedaan dan memperkuat persamaan. Melalui forum ini, diharapkan terjalin diskusi produktif terkait regulasi, tupoksi antar divisi, serta penguatan hubungan kerja demi soliditas penyelenggara pemilu. Dipandu moderator oleh Wahyu Aditya Putra, Kasubag Parmas dan SDM KPU Kab Blora, sesi materi dari Ahmad Mustakim, S.Pd.I., yang menekankan bahwa meski peran Komisioner dan Sekretariat berbeda, keduanya adalah kesatuan tak terpisahkan yang harus menanggalkan ego personal demi lembaga. Senada dengan itu, pada materi Habibi, S.I.Kom. menegaskan bahwa kolektif kolegial dan sinergitas bukanlah sekadar semboyan, melainkan budaya kerja nyata yang wajib diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Menutup kegiatan, Kadiv SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Tengah, Mey Nurlela, mengingatkan bahwa implementasi kolektif kolegial adalah proses berkelanjutan yang menuntut kesadaran akan kesetaraan tanggung jawab antara Ketua dan Anggota KPU. Beliau menekankan bahwa meski dalam prosesnya terdapat dinamika atau perbedaan pendapat, setiap keputusan yang telah ditetapkan wajib dijalankan bersama dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.

KPU Provinsi Jawa Tengah mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Jawa Tengah angkatan VI, VII, XII dan XIII Tahun 2026 pada hari Rabu, 14 Januari 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah secara Virtual dan diikuti oleh 99 CPNS KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.. Kegiatan dihadiri oleh Ibu Kiki Rizka Ningsih, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Parmas dan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada pembukaan dan sambutan oleh Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S. Pd, M. Pd menyampaikan terima kasih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan Instansi lain yang telah lama bekerja sama dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.   Dalam sambutannya disampaikan kepada peserta latsar agar dapat menginternalisasi nilai ASN yang berakhlak dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat. Dalam Pelatihan Dasar ini, penguatan kompetensi, wawasan kebangsaan, bela negara, materi-materi yang ada di dalamnya, semuanya menuntut kedisiplinan, konsentrasi tinggi, sehingga bisa membentuk sebuah integritas dan Komitmen belajar yang sangat baik. Lebih lanjut disampaikan harapan untuk seluruh peserta Latsar agar dapat menjadi motor perubahan di lingkungan kerja, menjadi pelayan publik yang melayani sepenuh hati, serta menjaga marwah dan nama baik institusi dengan baik.  Selamat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Jawa Tengah angkatan VI, VII, XII dan XIII Tahun 2026.

KPU Provinsi Jawa Tengah mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Jawa Tengah angkatan VI, VII, XII dan XIII Tahun 2026 pada hari Rabu, 14 Januari 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah secara Virtual dan diikuti oleh 99 CPNS KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.. Kegiatan dihadiri oleh Ibu Kiki Rizka Ningsih, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Parmas dan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada pembukaan dan sambutan oleh Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S. Pd, M. Pd menyampaikan terima kasih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan Instansi lain yang telah lama bekerja sama dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.   Dalam sambutannya disampaikan kepada peserta latsar agar dapat menginternalisasi nilai ASN yang berakhlak dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat. Dalam Pelatihan Dasar ini, penguatan kompetensi, wawasan kebangsaan, bela negara, materi-materi yang ada di dalamnya, semuanya menuntut kedisiplinan, konsentrasi tinggi, sehingga bisa membentuk sebuah integritas dan Komitmen belajar yang sangat baik. Lebih lanjut disampaikan harapan untuk seluruh peserta Latsar agar dapat menjadi motor perubahan di lingkungan kerja, menjadi pelayan publik yang melayani sepenuh hati, serta menjaga marwah dan nama baik institusi dengan baik.  Selamat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Jawa Tengah angkatan VI, VII, XII dan XIII Tahun 2026.

KPU Provinsi Jawa Tengah mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Data dan Informasi, Paulus Widiyantoro, didampingi oleh staf Subbagian Data dan Informasi. FGD ini diselenggarakan dalam rangka mendukung proses penyusunan publikasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka yang menjadi salah satu sumber data strategis bagi pemerintah maupun masyarakat, sekaligus sebagai upaya menjaga dan mengawal kualitas data sektoral agar dapat mencerminkan kondisi yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan dilanjutkan dengan pengisian data melalui aplikasi Data Daerah Dalam Angka (DDA). Dalam proses tersebut, OPD dan instansi terkait berperan penting dalam menyediakan data sektoral yang valid, menjamin konsistensi definisi dan satuan data, serta menyampaikan data secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.