Berita Terkini

SEMARANG, Kamis (30/4/2026) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah meluncurkan buku “Lilin-Lilin Menerangi Jalan 21 Kartini Masa Kini” di Kantor KPU Jawa Tengah, Kamis (30/4/2026). Peluncuran buku ini menjadi bagian dari refleksi semangat Hari Kartini sekaligus ruang dokumentasi kiprah perempuan dalam demokrasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 18 penulis buku yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah. Seluruh jajaran KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah turut mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting, dan acara disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPU Jawa Tengah. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para penulis yang telah berkontribusi menuangkan gagasan dan pengalaman mereka dalam buku tersebut. “Peluncuran buku ini merupakan persembahan KPU untuk memberikan semangat Kartini agar tetap menyala,” ujar Handi. Ia menambahkan, buku tersebut menjadi wujud komitmen KPU dalam mendokumentasikan peran dan kontribusi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dan penguatan demokrasi. Secara daring, Anggota KPU RI, August Mellaz, turut memberikan sambutan. Ia menilai peluncuran buku ini sebagai langkah penting dalam merawat memori kolektif bangsa. “Menurut saya luar biasa melalui peluncuran ini dalam rangka memperingati Hari Kartini dan menuliskan 21 tokoh penting yang memberi visi nyata dalam bentuk partisipasi. Hal ini layak dibukukan dan didokumentasikan. Peran perempuan luar biasa, tidak sekadar berpartisipasi tetapi juga mengangkat isu kesetaraan. Tulisan ini mampu menjadi tabungan bagi bangsa kita untuk optimistis maju,” kata Mellaz. Prosesi peluncuran ditandai dengan simbolis penyusunan potongan gambar sampul buku oleh jajaran pimpinan KPU Jawa Tengah bersama 18 penulis, serta pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur. Dalam kesempatan tersebut juga diputar video ucapan dari Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Afif menyampaikan bahwa buku tersebut tidak hanya memuat perjuangan demokratisasi, tetapi juga kerja-kerja konkret perempuan dalam berbagai lini kehidupan demokrasi. “Tidak hanya berisi perjuangan demokratisasi, tetapi berisi kerja-kerja membumi dari perempuan-perempuan hebat yang bisa menginspirasi kita semua,” ujarnya dalam tayangan video. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh Muhammad Ansori, Anggota KPU Kabupaten Klaten, serta Akmaliyah, Anggota KPU Jawa Tengah. Suasana reflektif itu menjadi pengantar menuju sesi talkshow dan bedah buku. Talkshow menghadirkan Anggota KPU Jawa Tengah Akmaliyah, Muslim Aisha, dan Mey Nurlela, bersama perwakilan penulis Muhammadun, Anggota KPU Kabupaten Jepara, serta Khikmatun, Anggota KPU Kabupaten Batang. Diskusi mengulas proses kreatif penulisan buku serta gagasan mengenai peran perempuan dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Semarang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar forum diskusi mingguan bertajuk NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) pada Selasa, 28 April 2026. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus refleksi atas praktik pengelolaan arsip dan logistik dalam penyelenggaraan pemilu. Mengangkat tema “Staying Power – Semangat Tak Kenal Lelah dalam Pengelolaan Logistik”, forum kali ini dirangkai dengan bedah buku “75 Hari Perjalanan Terjal Logistik Pemilu 2024”. Buku tersebut merekam kisah nyata para petugas logistik yang bekerja di balik layar, menghadapi berbagai tantangan mulai dari medan sulit hingga kondisi cuaca ekstrem. Hadir sebagai narasumber, Primus Supriono menegaskan bahwa buku ini merupakan potret perjuangan “pejuang sunyi” dalam rantai tata kelola logistik. “Mereka bekerja tanpa sorotan, menembus berbagai keterbatasan demi memastikan distribusi logistik berjalan,” ujarnya. Diskusi dipandu oleh Susi Wahyu Setyowati yang mengarahkan pembahasan pada pentingnya daya tahan (staying power) dalam menjaga kualitas distribusi logistik pemilu. Sementara itu, Basmar Perianto Amron menekankan bahwa staying power merupakan kunci agar distribusi logistik dapat berjalan tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas. “Konsistensi menjadi fondasi utama dalam menjaga keandalan sistem logistik pemilu,” ungkapnya. Senada, Handi Tri Ujiono menyampaikan bahwa kerja-kerja logistik yang sering kali tidak terlihat tetap menjadi penentu keberhasilan pemilu. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran telah berupaya maksimal agar tidak ada pemilih yang terhambat akibat kendala logistik. Melalui forum NGOPI ASLI ini, KPU Jawa Tengah berharap semangat kolaborasi dan ketangguhan dalam pengelolaan logistik terus terjaga, sekaligus menjadi pembelajaran berharga untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 27 April 2026 — Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli madya dan Kasubag SDM menghadiri Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026 pada tanggal 27-30 April 2026 di Redtop Hotel, Jakarta. Disampaikan oleh Kepala Biro SDM, Yuli Hertati dalam Laporan Kegiatan bahwa KPU memiliki 16 Jenis Jabatan Fungsional tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan penyamaan persepsi dan perlu dilakukan pembinaan terhadap kinerja jabatan fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam sambutannya mewakili Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Deputi bidang dukungan teknis, Eberta Kawima menyampaikan bahwa KPU berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan profesional. Salah satunya dilakukan kegiatan pemahaman bersama terhadap tugas, peran dan pengembangan karir bagi jabatan fungsional diseluruh wilayah satuan kerja. Diharapkan seluruh jabatan fungsional dapat berperan aktif untuk mencapai kinerja lembaga yang lebih baik.

Jakarta, 28 April 2026 — KPU Provinsi Jawa Tengah mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Learning Management System (LMS) Kepemiluan Tahun 2026 yang diselenggarakan KPU Republik Indonesia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang, Mey Nurlela, serta Kepala Bagian Parmas dan SDM, Kiki Rizka Ningsih. Dalam pembukaan kegiatan, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa pengembangan LMS merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pembinaan SDM yang lebih modern dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa peningkatan kapasitas jajaran perlu didukung oleh mekanisme yang sistematis, sekaligus tetap menjunjung prinsip kolektif-kolegial dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM. FGD ini juga menyoroti pentingnya keselarasan kompetensi antara unsur komisioner dan sekretariat guna mendukung kinerja organisasi yang efektif. LMS dipandang sebagai bagian dari kerangka besar pengembangan kompetensi yang tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga pada penguatan tata kelola SDM secara menyeluruh. Pada penutupan kegiatan, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU RI, Parsadaan Harahap, menegaskan bahwa implementasi LMS ke depan akan mencakup seluruh unsur KPU, baik pimpinan maupun sekretariat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kompetensi serta mendorong terwujudnya SDM kepemiluan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan kelembagaan.

Balikpapan, 23 April 2026 — KPU Provinsi Jawa Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Penguatan Kelembagaan di lingkungan KPU Republik Indonesia yang diselenggarakan pada 23–26 April 2026 di Balikpapan. Kegiatan ini diikuti oleh Kadiv SDM dan Litbang, Mey Nurlela, serta Kadiv  Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha. Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman dan implementasi kode etik, sekaligus mendorong penguatan tata kelola kelembagaan KPU. Pembahasan menitikberatkan pada pentingnya pengawasan internal yang tidak hanya berorientasi pada penegakan, tetapi juga pembinaan etik secara berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa tantangan KPU tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga menyangkut integritas individu penyelenggara. Selain itu, KPU RI menegaskan tiga prioritas nasional, yaitu penguatan teknologi informasi, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta pendidikan pemilih yang inklusif. Rakor turut menghadirkan narasumber dari DKPP dan diskusi yang difasilitasi tenaga ahli KPU Divisi Hukum dan SDM. Keikutsertaan KPU Provinsi Jawa Tengah diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Brebes, 23-24 April 2026 - KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pelayanan informasi publik di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes pada tanggal 23–24 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU kabupaten/kota, sekaligus memastikan seluruh layanan informasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, tim KPU Jawa Tengah melakukan peninjauan langsung terhadap pengelolaan layanan informasi publik di masing-masing daerah. Fokus utama meliputi kesiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kelengkapan daftar informasi publik, pengelolaan dokumentasi, hingga sarana dan prasarana pendukung layanan, baik secara offline maupun berbasis digital. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pelayanan permohonan informasi serta penanganan keberatan yang diajukan masyarakat. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan pembinaan bersama jajaran KPU Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dalam forum tersebut, tim supervisi memberikan masukan strategis, berbagi praktik baik, serta mendorong peningkatan inovasi layanan informasi publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Melalui supervisi dan monitoring ini, diharapkan seluruh KPU di wilayah Tegal dan Brebes dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan terbuka.