Berita Terkini

SEMARANG– KPU Jateng menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pengamanan Siber dan Sandi Bersama BSSN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Agenda ini berlangsung selama dua hari, 9-10 Oktober 2024 di Kantor KPU Jateng dan diikuti oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta operator yang membidangi pengamanan siber pada 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jateng.  Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono dalam pembukaan rapat tersebut menyampaikan agar seluruh satker mampu mendorong dan meningkatkan kapasitas untuk antisipasi manajemen dan resiko terkait keamanan siber. Selanjutnya, Kadiv. Data dan Informasi, Paulus Widiyantoro, mengingatkan kembali terkait dengan perlindungan data pribadi serta kedisiplinan dalam bersosial media, serta perlunya memisahkan perangkat kerja dengan perangkat pribadi. Kegiatan hari pertama diisi oleh Sandiman Ahli Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dony Harso, S.IP, M.SI. Dony menyampaikan tentang tren ancaman keamanan siber dan ancaman siber sosial serta early warning lesson learned pada lingkup KPU Jateng. Kegiatan hari kedua diisi oleh Sandiman Ahli Pertama pada Direktorat Operasi Keamanan Siber, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Nilam Qolbi, S.Tr.Kom dan Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Operasi Keamanan Siber, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Kamila Rizqina, S.Tr.Kom. Materi yang disampaikan terkait dengan literasi keamanan siber di KPU Jateng dan ditutup dengan penginstalan Endpoint Detection and Response (EDR) oleh KPU Kabupaten/Kota didampingi oleh BSSN.

SEMARANG– KPU Jateng menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung selama dua hari, 7-8 Oktober 2024 di MG Setos Hotel, Semarang. Rapat ini dihadiri oleh 35 satker KPU Kabupaten/Kota se-Jateng, serta Tim Perumus Debat dan Tim Pokja Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2024.  Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menyampaikan pentingnya memanfaatkan waktu kampanye yang tersisa untuk memperkuat sosialisasi visi, misi, dan program pasangan calon. Kadiv. Data dan Informasi, Paulus Widiyantoro, menyoroti pentingnya sosialisasi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia juga menyampaikan tantangan terkait suasana debat, terutama di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Selanjutnya, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah,Arief Suja'i, menambahkan penjelasan terkait penyesuaian tugas pokok dan fungsi di jajaran sekretariat KPU Kabupaten/Kota.  Acara pada hari pertama diisi dengan materi mengenai pengawasan kampanye yang disampaikan oleh Anggota Bawaslu Jateng, Achmad Husain.Husain menekankan peran strategis Bawaslu dalam mengawasi jalannya kampanye Pilkada 2024 agar tetap berjalan sesuai dengan regulasi.  Hari kedua rapat ditutup dengan sesi pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dipimpin oleh Kadiv. Sosdikliparmas, Akmaliyah. Dalam sesi ini, Akmal menyampaikan bahwa ada sejumlah organisasi dan asosiasi yang tertarik berkontribusi terhadap materi debat publik. Ia juga menegaskan bahwa penayangan debat harus mematuhi aturan KPU. Selain itu, jeda penayangan debat harus diselingi dengan iklan layanan masyarakat (ILM) dari KPU.

SEMARANG—KPU Jateng menggelar Konsolidasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Jawa Tengah. Konsolidasi ini diselenggarakan pada 3-5 Oktober 2024 di Patra Hotel Semarang dan dihadiri oleh jajaran anggota KPU Kabupaten/Kota se-Jateng, Forkopimda, dinas/instansi terkait, organisasi masyarakat, serta lembaga pemantau pemilihan. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, membuka acara dengan menekankan pentingnya partisipasi lembaga pemantau pemilihan. Handi juga turut menyoroti realisasi hibah di seluruh sektor Jateng yang telah mencapai 100%. Selain itu, Handi menyampaikan pentingnya partisipasi lembaga pemilu terutama di daerah Brebes, Banyumas, dan Sukoharjo serta berharap adanya helpdesk pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan di tiap Kabupaten/Kota se-Jateng. Selama tiga hari tersebut, peserta konsolidasi diberikan pembekalan terkait kesiapan penyelenggaraan Pilgub seperti teamwork training dan diskusi panel yang menghadirkan beberapa narasumber, , termasuk Haerudin, Kepala Badan Kesbangpol Jateng; Kol. Bambang Sulistiyantoro, dari Pangdam IV/Diponegoro; Kombes Pol. Basya Radyananda dari Polda Jateng, Adi Prabowo dari Kejati Jateng dan Nur Kholiq, Anggota Bawaslu Jateng.  Kegiatan ditutup pada hari ketiga dengan pembahasan kesimpulan oleh Kadiv. Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha. Ia menekankan pentingnya evaluasi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan mengingatkan jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jateng terkait 50 hari jelang pemungutan suara.

KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discossion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 di Semarang, Sabtu (28/9/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, yang turut memberikan arahan. Dalam arahannya, Drajat menyampaikan evaluasi ini merupakan tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu, yaitu melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 ini memiliki tujuan untuk menerima rekomendasi pemilu ke depan. KPU Jateng sendiri melakukan 2 tahap evaluasi yakni survey dan FGD. Kedua tahapan evaluasi itu saling melengkapi.  Selain dilakukan oleh internal, evaluasi oleh KPU juga dilakukan dengan membentuk Tim Pakar yang terdiri dari para akademisi, pemerhati Pemilu dan anggota KPU periode sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi terdiri dari 4 dimensi yaitu tahapan pemilu, nontahapan pemilu, kelembagaan, dan faktor ekternalitas.  

SEMARANG–KPU Jateng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemetaan Permasalahan dalam Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada Serentak 2024. Acara tersebut diselenggarakan di Harris Hotel Sentraland Semarang pada Rabu-Kamis, 26-27 September 2024 dan dihadiri oleh perwakilan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.  Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono, membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasinya kepada KPU Kabupaten/Kota yang telah menindaklanjuti instruksi berjenjang dari KPU RI. Handi menggarisbawahi pentingnya koordinasi dengan stakeholder, keringanan biaya tes kesehatan, serta bimbingan teknis untuk memahami tugas dan kewenangan KPPS.  Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Kadiv SDM dan Litbang, Mey Nurlela, menekankan bahwa penyelenggara Pemilu memiliki keistimewaan karena kebijakan terkait pembentukan badan adhoc tidak mengalami perubahan signifikan dari Pemilu 2024.  Selain dari KPU Kabupaten/Kota se- Jateng, rapat koordinasi ini juga turut mengundang dr. Elhamangto Zuhdin, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng yang menyampaikan pentingnya kesiapan kesehatan dalam Pemilihan Serentak 2024.  Rapat Koordinasi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala dalam proses pembentukan KPPS, sekaligus memperkuat koordinasi antar penyelenggara di seluruh wilayah Jawa Tengah dalam rangka mensukseskan Pemilihan Serentak 2024.

SEMARANG-KPU Jateng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sengketa Tata Usaha Negara untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Jawa Tengah tahun 2024. Acara ini berlangsung selama dua hari, 25-26 September 2024, di MG Setos Hotel, Semarang. Rakor dihadiri oleh perwakilan dari 35 KPU kabupaten/kota, Kejaksaan Negeri, Bawaslu, dan Kesbangpol Jawa Tengah. Jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, termasuk Wakil Kejaksaan Tinggi Sugeng Riyanta, Kepala Asdatun Yunitha Arifin, Koordinator Satriyo Wibowo, dan Kasi Perdata Sujatmika, juga turut hadir. Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono, membuka acara dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara KPU dan kejaksaan dalam mengantisipasi potensi sengketa. “KPU merupakan lembaga yang unik, dan perubahan regulasi bisa memicu sengketa. Kerja sama dengan kejaksaan sangat penting,” ujarnya. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sugeng Riyanta, menegaskan peran kejaksaan sebagai pengacara negara dalam menangani sengketa pemilu. “Proses pilkada selalu menyisakan sengketa. Kejaksaan dan KPU harus bekerja sama dengan baik. Saya mengingatkan jajaran untuk selalu bertindak profesional dan siap mendampingi KPU, baik dalam litigasi maupun non-litigasi,” kata Sugeng. Pada hari pertama, Handi Tri Ujiono juga menyoroti prestasi KPU dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, di mana dari 14 perkara, 9 ditolak dan 5 dimenangkan KPU. Sementara itu, Kadiv SDM dan Litbang KPU Jateng, Mey Nurlela, menjelaskan bahwa rekrutmen badan adhoc KPPS saat ini sedang berlangsung dan akan ditutup pada 28 September. "Seleksi dilakukan melalui profiling tanpa tes tertulis dan wawancara,” ujarnya. Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Jateng, Basmar Perianto Amron, mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan suara dalam pemilihan. "Surat suara harus benar-benar mencerminkan pilihan masyarakat," jelasnya. Pada hari kedua, narasumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yakni Kasi Tata Usaha Negara, Patardo Satya, membahas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sementara Diah Ayu Wulandari, Kasi Pertimbangan Hukum, menyampaikan materi terkait sengketa Pilkada.