Berita Terkini

Semarang— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah memaparkan komitmen dan capaian pengelolaan keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Selasa (25/11/2025), di BPSDMD Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mempresentasikan penguatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang selama ini menjadi garda depan akses informasi kepemiluan di Jawa Tengah. Handi menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga bagian dari upaya KPU membangun kepercayaan publik. KPU Jateng memperkenalkan inovasi layanan publik satu pintu yang mengintegrasikan PPID, JDIH, layanan konsultasi kepemiluan, hingga Bakohumas. Melalui model pelayanan ini, pemohon informasi dapat mengakses berbagai kebutuhan data secara terpusat, baik langsung di kantor, melalui E-PPID, maupun melalui kanal WhatsApp layanan PPID. Dalam Uji Publik tersebut, Handi turut memaparkan beberapa inovasi ruang layanan, antara lain: Media Center untuk memfasilitasi kebutuhan peliputan wartawan dengan ruang kerja yang lebih nyaman, Zona Informasi Terintegrasi sebagai pusat informasi bagi publik dan stakeholder dan Rumah Joglo, ruang ramah disabilitas yang disiapkan untuk pertemuan dan pelayanan publik inklusif. KPU Jateng juga mengoptimalkan media sosial — Instagram, TikTok, X, Facebook, dan YouTube — sebagai sarana diseminasi informasi. Per November 2025, kanal-kanal tersebut menunjukkan tren peningkatan interaksi dan jangkauan publik yang signifikan.

SEMARANG — KPU Jawa Tengah menerima kunjungan Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa (25/11/2025) dalam rangka monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 terkait prioritas nasional Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu serta Penjaminan Hak Dipilih dan Memilih. Dalam forum tersebut, KPU Jawa Tengah bersama KPU Kota Magelang dan KPU Kabupaten Semarang memaparkan praktik baik, inovasi, serta tantangan pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya di bidang pendidikan pemilih dan pendataan daftar pemilih berkelanjutan (PDPB). Presentasi disampaikan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklihparmas) KPU Jateng. Kadiv. Sosdiklihparmas, Akmaliyah menjelaskan penerapan model sosialisasi hibrida yang memadukan pertemuan tatap muka dengan pendekatan digital. Sejumlah inovasi menjadi sorotan, seperti Kuliah Hukum Pemilu, Goes to Campus, Gethok Tular, Pagelaran Seni dan Budaya, serta program edukasi digital Votecast yang menjangkau pemilih muda di seluruh kabupaten/kota. KPU Jawa Tengah juga memaparkan rencana program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Inklusif melalui MoDiS yang melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas. Pada bidang PDPB, Akmaliyah memaparkan hasil pemutakhiran data per 21 November 2025, termasuk penyelesaian data ganda dan validasi identitas pemilih. Koordinasi dengan Disdukcapil, verifikasi melalui aplikasi DWH, serta coklit terbatas menjadi bagian dari langkah penyelesaian. KPU Jawa Tengah menyoroti sejumlah tantangan seperti ketidaksinkronan data kependudukan, tingginya mobilitas penduduk, rendahnya pembaruan data mandiri, serta keterbatasan jaringan dan SDM di beberapa wilayah. KPU Jawa Tengah menegaskan komitmen untuk melanjutkan penguatan pendidikan pemilih, layanan informasi publik, dan peningkatan kualitas PDPB pada 2026 dan menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan pendampingan Bappenas dalam memastikan implementasi prioritas nasional bidang kepemiluan berjalan optimal dan berkelanjutan.

SEMARANG — KPU Jawa Tengah menerima kunjungan Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa (25/11/2025) dalam rangka monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 terkait prioritas nasional Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu serta Penjaminan Hak Dipilih dan Memilih. Dalam forum tersebut, KPU Jawa Tengah bersama KPU Kota Magelang dan KPU Kabupaten Semarang memaparkan praktik baik, inovasi, serta tantangan pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya di bidang pendidikan pemilih dan pendataan daftar pemilih berkelanjutan (PDPB). Presentasi disampaikan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklihparmas) KPU Jateng. Kadiv. Sosdiklihparmas, Akmaliyah menjelaskan penerapan model sosialisasi hibrida yang memadukan pertemuan tatap muka dengan pendekatan digital. Sejumlah inovasi menjadi sorotan, seperti Kuliah Hukum Pemilu, Goes to Campus, Gethok Tular, Pagelaran Seni dan Budaya, serta program edukasi digital Votecast yang menjangkau pemilih muda di seluruh kabupaten/kota. KPU Jawa Tengah juga memaparkan rencana program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Inklusif melalui MoDiS yang melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas. Pada bidang PDPB, Akmaliyah memaparkan hasil pemutakhiran data per 21 November 2025, termasuk penyelesaian data ganda dan validasi identitas pemilih. Koordinasi dengan Disdukcapil, verifikasi melalui aplikasi DWH, serta coklit terbatas menjadi bagian dari langkah penyelesaian. KPU Jawa Tengah menyoroti sejumlah tantangan seperti ketidaksinkronan data kependudukan, tingginya mobilitas penduduk, rendahnya pembaruan data mandiri, serta keterbatasan jaringan dan SDM di beberapa wilayah. KPU Jawa Tengah menegaskan komitmen untuk melanjutkan penguatan pendidikan pemilih, layanan informasi publik, dan peningkatan kualitas PDPB pada 2026 dan menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan pendampingan Bappenas dalam memastikan implementasi prioritas nasional bidang kepemiluan berjalan optimal dan berkelanjutan.

Semarang, 18 November 2025 — Kadiv. Sosdiklihparmas KPU Jawa Tengah, Akmaliyah, menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Generasi Muda dalam Menyikapi Dinamika Politik yang Berkembang di Media Sosial” yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Jawa Tengah, Selasa (18/11). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa Instansi serta siswa-siswi SMA di Semarang. FGD digelar untuk menjawab tantangan baru dalam ekosistem informasi politik yang kini bergerak sangat cepat, terutama di ruang digital. Dalam paparannya, Akmaliyah menegaskan bahwa generasi muda—khususnya kelompok milenial dan Gen Z—memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan opini publik pada setiap momentum politik serta menyoroti cepatnya persebaran arus informasi politik di media sosial. Menurutnya, dinamika tersebut harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Dalam kesempatan tersebut, Akmaliyah mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam ruang politik secara bijak dan konstruktif.

Semarang, 16 November 2025 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia berkerja sama dengan Komisi.co menggelar kegiatan talk show yang bertajuk Abis Pemilu Mau Apa Lagi? digelar di gedung SMI Kota Semarang. Narasumber kegiatan ini diantaranya adalah Yulianto Sudrajat Anggota KPU RI, Casytha Kathmandu Anggota DPD RI, Erik Kurniawan Direktur Eksekutif Sindikasi Demokrasi, Cania Citta Co-Founder Malaka, dan dipandu oleh Coki Pardede seorang komika. Yulianto dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa KPU telah berkerja dengan transparan dalam Pemilu. Masyarakat dapat memantau hasil tiap TPS melalui Sirekap dan hal tersebut bebas diakses oleh semua orang. Selain itu, KPU juga memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menyukseskan Pemilu 2024.  Sejalan dengan Yulianto, Erik menjelaskan bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai puncak tertingginya dibanding pemilu sebelumnya yakni sebesar 82%. Disamping itu isu hoax dan black campaign turun dibanding Pemilu 2019.  Dilain pihak, Cania lebih menyoroti perihal sistem politik dan Partai Politik yang tidak memiliki sosok yang negarawan. Partai Politik tidak mampu menciptakan kader-kader yang potensial dikarenakan ongkos politik dalam pemilu yang besar.  Casytha dalam kegiatan ini lebih mengajak kepada anak muda untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu. Sebagai Senator muda, awalnya ia melihat politik merupakan hal yang menyeramkan. Namun ia berusaha untuk dapat memahami dan belajar sehingga ia berhasil terpilih menjadi seorang Anggota DPD RI yang masih berusia muda. Kegiatan berlangsung selama hampir 2 jam dengan suasana yang cair dan seru lengkap dengan celetukan khas dari Coki yang membuat suasana menjadi gemuruh.

Semarang — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah hadir dalam Seminar Nasional Sehari bertajuk “Tata Kelola Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024: Refleksi dan Proyeksi” yang diselenggarakan oleh KPU RI bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Kamis (13/11/2025), di Auditorium FISIP Undip, Semarang. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa serta perwakilan organisasi. Seminar ini menjadi ruang refleksi bersama atas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sekaligus proyeksi terhadap tantangan demokrasi ke depan. Hadir sebagai Keynote Speaker, Ketua KPU RI Mochammad Afiffudin, sementara jajaran anggota KPU RI — August Mellaz, Yulianto Sudrajat, dan Betty Epsilon Idroos — turut menjadi pemateri dalam sesi diskusi panel. Dalam sambutannya, Mochammad Afiffudin menekankan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 merupakan pengalaman demokrasi yang unik dalam sejarah Indonesia. “Samudra politik kepemiluan di Indonesia luar biasa. Kalau mau melakukan kajian, maka Indonesia itu samudra. Saya menggarisbawahi bahwa perjalanan Pemilu Serentak 2024 bisa jadi model pertama yang kita jalani. Februari 2024 kita menggelar Pilpres dan Pemilihan DPR RI, DPRD, dan DPD, lalu November Pilkada. Belum pernah ada pemilu yang diselenggarakan dalam satu waktu yang sama seperti itu,” ujar Afiffudin. “Kalau tugas KPU seperti ojek online. KPU mengantarkan pemimpin menjadi kepala daerah atau presiden, namun dalam perjalanannya banyak tantangan yang harus dihadapi. Setiap pemilu selalu ada tantangannya,” tambahnya. Sementara itu, Anggota KPU Jawa Tengah Basmar Perianto Amron yang hadir mewakili Ketua KPU Jawa Tengah menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama antara KPU RI dan FISIP Undip. “Untuk menindaklanjuti kerja sama antara KPU RI dan FISIP, maka KPU Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan lanjutan untuk menyampaikan bahwa pemilu tidak hanya sekadar mencoblos, tetapi juga ada konsekuensinya. Sehingga masyarakat memahami betul agar tidak salah saat memilih,” tutur Basmar. “Kami akan tindak lanjuti dengan kegiatan bersama untuk mencerdaskan masyarakat tentang pemilu."