Berita Terkini

(15/9) KPU Provinsi Jawa Tengah selenggarakan Apel Kesiapan Pengamanan dalam rangka meningkatkan keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan mempedomani Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengamanan Serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) dalam Melaksanakan Tugas Pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan tersebut, acara dibuka oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Jateng Eko Supriyono, selanjutnya pemaparan materi oleh Kepala Bagian Pengamanan Dalam KPU RI,Ashari dan LO Polda Metro Jaya AKP Ruwanto. Disampaikan oleh Ashari bahwa Jagat Saksana terbentuk pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagai sebutan untuk setiap anggota keamanan dalam Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor KPU. Beliau juga berpesan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa Jagat Saksana merupakan representasi dari marwah lembaga sehingga selain penggunaan seragam yang sesuai aturan penting juga untuk menjaga sikap dan perilaku. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (15/9) lalu secara hybrid di Semarang diikuti oleh 111 personil Jagat Saksana dan 35 Kasubag KUL se Jawa Tengah.

Semarang (13/09) - KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Penyelenggara selama dua hari, mulai dari tanggal 13 hingga 14 September 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh 35 satker KPU Kab/Kota se-Jawa Tengah dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Polda Jawa Tengah. Ketua KPU Jateng, Paulus Widiyantoro beserta jajaran hadir dan membuka acara, Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, menggarisbawahi bahwa seharusnya kegiatan ini dilakukan pada awal tahapan pembentukan badan adhoc, namun karena berbagai kesibukan karena ada nya tahapan pada Pemilu 2024 baru bisa terlaksana hari ini, pentingnya kegiatan ini sebagai langkah divisi hukum dalam menambah dan meningkatkan pemahaman terkait penanganan pelanggaran potensi pelanggaran kode etik oleh badan penyelenggara. Hari pertama rapat koordinasi ini dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi pertama adalah penyampaian materi Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik, Kode Etik Perilaku, Sumpah Janji, dan Pakta Integritas Badan Adhoc yang disampaikan oleh Narasumber yaitu Bapak Muslim Aisha dan sebagai moderator yaitu Ibu Kiki Rizkha Ningsih. Muslim menyampaikan bahwa ternyata pencegahan itu bisa dilakukan dengan cara mensosialisaskan kode etik dan kode etik perilaku badan adhock ke internal badan penyelenggara, Sedangkan sesi kedua diisi dengan kegiatan praktek simulasi sidang kode etik yang di fasilitatori oleh bapak Imam Zubaidi. Hari kedua rapat koodinasi diisi dengan mereview kegiatan yang selama ini dilakukan oleh divisi hukum diantaranya penyusunan regulasi, kajian dan telaah regulasi, dokumentasi hukum, advokasi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, penyelesaian masalah-masalah hukum, kondisi anggaran divisi hukum serta Rencana Tindak Lanjut dari Kegiatan Rapat Koordinasi ini.

Semarang (13/9)Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Kadiv. SDM dan Litbang, M. Taufiqurrohman menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di Patra Hotel & Convention Semarang.  Kegiatan yang dihadiri oleh Kelompok Disabilitas di Jawa Tengah dengan tema "Mewujudkan Pemilu Inklusif di Jawa Tengah" ini, disampaikan oleh Taufiq bahwa Inklusif merupakan mengikutsertakan semua. oleh karena itu kita ajak semuanya untuk menjadi bagian dari proses Pemilu di negara kita, maka tidak ada satupun warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang diabaikan. Selain itu, Taufiq juga menyampaikan bahwa "Kami dari KPU ingin memastikan dan kami pastikan bahwa tidak ada hambatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Berpartisipasi itu bisa sebagai Pemilih, Penyelenggara, ataupun Peserta. Tidak cuma itu, semua proses pemilu yang dilakukan oleh KPU juga memperhatikan aksesibilitas. Seperti ketika KPPS kami membangun TPS, apakah tempatnya mudah diakses atau tidak. itu bagian dari perhatian kita dalam hal Inklusifitas, terutama kepada penyandang disabilitas.

Selasa, 12 September 2023, KPU Provinsi Jawa Tengah menerima audiensi Lembaga Pemantau Pemilu, Perisai Demokrasi Bangsa di ruang KPU lantai 2. Ketua Perisai Demokrasi Bangsa, M. Rikza Hasballah, memperkenalkan Perisai Demokrasi Bangsa merupakan kumpulan pemantau pemilu dari Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah yang saat ini sudah menjadi suatu wadah dan mendapat akreditasi Pemantau Pemilu dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Rikza juga menyampaikan maksud kedatangannya beserta jajaran pengurus untuk mendapatkan pengarahan dari KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 serta untuk mendapatkan penjelasan terkait proses pemantauan dalam Pilkada 2024. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, M. Taufiqurrohman, didampingi jajaran Sekretariat berkesempatan menemui di Ruang KPU Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Taufiq menyambut baik kehadiran Perisai Demokrasi Bangsa sebagai suatu elemen yang mendukung proses demokrasi di Indonesia. Menurut Taufiq, Pemilu di Indonesia merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa, karena Pemilu akan menentukan masa depan bangsa. Semua komponen bangsa mempunyai posisi strategis masing- masing. Termasuk lembaga pemantau mempunyai peran strategis menjalankan fungsi kontrol pada pelaksanaan Pemilu. Taufiq memberikan kesempatan berdiskusi untuk memberikan penjelasan terkait dengan Pemilu. Taufiq berharap lembaga pemantau juga mengikuti perkembangan tahapan secara detail. Bukan hanya tahapan besar saja yang diperhatikan, namun tahapan yang menyertainya juga harus menjadi perhatian pemantau. Perisai Demokrasi Bangsa menyerahkan sertifikat akreditasi secara simbolis kepada KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud kesiapannya dalam menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Magelang (11/09)- KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, hadir sebagai Narasumber dalam acara Gelar Operasional Polda Jateng"Update Kesiapan Pemilu Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Tengah. Acara ini berlangsung di Hotel Atria Magelang dan diikuti oleh Pejabat Utama Polda, Jajaran Kapolres serta Kasat se- Jawa Tengah. Paulus Widiyantoro membahas berbagai aspek terkait kesiapan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menjalani tahapan pemilu yang berjalan maupun yang akan datang. Dalam materi presentasinya, Paulus Widiyantoro membahas beberapa poin penting terkait persiapan KPU Provinsi Jawa Tengah diantaranya meliputi jadwal tahapan pemilu, pembahasan terkait daerah pemilihan (dapil), serta persiapan terkait kampanye dan logistik pemilu.

Jepara (10/09) - KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Evaluasi Kegiatan Tahapan Pemilu 2024 Semester I TA 2023 selama tiga hari, mulai dari tanggal 8 hingga 10 September 2023. Royal Ocean View Hotel, Kabupaten Jepara menjadi tempat yang dipilih untuk mengadakan kegiatan ini. Peserta yang hadir dalam rapat kerja ini tidak hanya berasal dari internal KPU Provinsi tetapi juga dari KPU Kabupaten Jepara dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Bawaslu Jawa Tengah, BPKAD Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, dan Bakesbangpol Jawa Tengah. Hari pertama rapat kerja ini diisi dengan kegiatan evaluasi tahapan pemilu 2024 serta memastikan kesiapan anggaran untuk Pilkada Serentak 2024. Kabag Rendatin, Sabbikisma Setia, menjadi Moderator pada kegiatan ini. Narasumber dalam sesi ini yaitu Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, Kabid. Anggaran BPKAD, Andreyana Setiawan, serta Agung Kristiyanto, Kabid. Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Jateng. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, menggarisbawahi pentingnya evaluasi ini sebagai langkah perbaikan dan percepatan persiapan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Beliau menekankan bahwa Pemilu 2024 semakin mendekat, sehingga evaluasi tidak hanya berfokus pada internal lembaga, tetapi juga berhubungan dengan pihak eksternal untuk memastikan hasil evaluasi yang lebih objektif. Hari kedua rapat kerja dengan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KPU Provinsi Jawa Tengah. Sesi ini mencakup evaluasi hasil pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran internal KPU Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris KPU Provinsi, Rudinal B., mengingatkan seluruh jajaran agar segera menyelesaikan kegiatannya terkait dengan sedang dilaksanakannya reviu oleh BPKP dan memberikan data pendukung, termasuk KAK. Selain itu, dilakukan juga pembahasan terkait status bakal calon anggota pasca tanggapan masyarakat. Pembahasan ini dipimpin oleh Kadiv. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Putnawati, yang membahas tentang problematika ketika menerima tanggapan masyarakat serta upaya penyelesaiannya. Kegiatan ini kemudian ditutup pada hari ketiga, menandai berakhirnya Rapat Kerja Evaluasi Kegiatan Tahapan Pemilu 2024. Dalam rangkaian tiga hari ini, peserta menghasilkan berbagai pemahaman dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan kelancaran dan integritas Pemilu yang akan datang.