Berita Terkini

Semarang, 24 Februari 2026 – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menggelar forum diskusi mingguan bertajuk NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) dengan tema “Pre-Seasons: Persiapan Taktik Swakelola dan Strategi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pilkada”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber Kasatpel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KPU Provinsi Jawa Tengah, R. Suryanto. Sementara itu, diskusi dipandu oleh Mayang Mayurantika, Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Salatiga. Dalam paparannya, R. Suryanto menekankan bahwa pengadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pelaksanaan kegiatan, baik melalui penyedia maupun secara swakelola. Ia menjelaskan bahwa dalam metode swakelola terdapat empat tipe yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik kegiatan. Momentum ini dianalogikan sebagai fase pre-season dalam sepak bola, yakni masa persiapan penting untuk memperkuat strategi sebelum memasuki tahapan kerja yang lebih intensif, khususnya dalam menghadapi tahapan Pilkada. Melalui forum NGOPI ASLI ini, KPU Provinsi Jawa Tengah berharap dapat meningkatkan pemahaman, kesiapan, serta sinergi jajaran pengelola arsip dan logistik dalam mendukung tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Semarang, 25 Februari 2026 - Talk To Me Edisi ke-6 dengan mengusung tema "Refleksi Pelaksanaan PSU : Meningkatkan Kapasitas Badan Adhoc", menghadirkan narasumber Andis Yuli Pamungkas, S.H. (Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kab. Karanganyar) dan Iswandi Ismail, S.AN. (Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kota Palopo), kegiatan diikuti oleh jajaran Anggota serta Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada sambutan pertama sekaligus pembuka acara oleh Bapak Handi Tri Ujiono (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah), menegaskan bahwa pentingnya manajemen sumber daya manusia sebagai ujung tombaknya adalah di Badan Ad-Hoc. setelah proses pemungutan suara, kemudian proses sengketa di MK, ada implikasi secara psikologis di seluruh penyelenggara, terutama badan ad-hoc, bagaimana manage itu dengan baik di tengah waktu yang tidak lama. Selaku pengarah acara, Kadiv SDM dan Litbang KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Tasrif, S.H., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan PSU di Kota Palopo berjalan sebagaimana mestinya. Keputusan MK memerintahkan untuk pemungutan suara ulang di semua TPS dan diberi waktu selama 90 hari termasuk dengan evaluasi badan Adhoc.  Dipandu moderator oleh Smaragung Wibowo, SH., MM., Kasubbag Parmas dan SDM KPU Kab. Karanganyar, sesi materi dari Andis Yuli Pamungkas, S.H., yang menekankan bahwa pentingnya penguatan kompetensi dalam bimtek Badan Adhoc berkaca dari pengalaman PSU, supaya masing-masing KPPS menjalankan tugas dan perannya secara maksimal. Metode bimtek perlu dievaluasi, dibuat agar lebih menyenangkan dan materi dapat lebih dipahami peserta. Kemudian pada materi berikutnya, Iswandi Ismail, S.AN., menegaskan bahwa saat pembentukan badan adhoc PSU terdapat kendala yang tidak diatur dalam regulasi dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Faktor teknis dan non teknis pada saat menjelang pelaksanaan PSU tensi politik sangat tinggi berakibat pada mental penyelenggara badan adhoc turun. Salah satu hal penguatan yang kita lakukan untuk kelancaran PSU adalah mendorong penguatan mental badan adhoc. Menutup kegiatan, kadiv SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Tengah, Mey Nurlela, mengingatkan bahwa mempertahankan kepercayaan dari masyarakat terhadap kita sebagai penyelenggara itu tidak mudah. Support psikologi dalam situasi PSU itu menjadi sangat penting, bukan cuma di Badan Adhoc, tetapi kita sebagai penyelenggara juga perlu penguatan-penguatan. Satu kesalahan bisa jadi kesalahan bersama, maka kolektif kolegial saling support satu sama lain itu menjadi hal yang utama untuk kita lakukan.

Semarang, 11 Februari 2026 – KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pemilih Muda bagi mahasiswa magang pada hari ini sebagai bagian dari penguatan literasi demokrasi dan pemahaman kepemiluan dari sisi penyelenggara. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dalam arahannya menyampaikan terkait kerangka pemilu, mulai dari landasan hukum, tahapan penyelenggaraan, hingga prinsip-prinsip dasar seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ia menegaskan bahwa pemilu bukan sekadar hari pemungutan suara, tetapi sebuah sistem yang dirancang untuk menjamin kedaulatan rakyat berjalan sesuai konstitusi. Sementara itu, Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Jateng, Basmar Perianto Amron, menjelaskan bahwa program magang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami tata kelola kepemiluan. Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Akmaliyah, menekankan pentingnya peran pemilih muda serta mendorong dengan tugas bagi mahasiswa magang untuk membuat konten edukatif terkait pendidikan pemilih sebagai penyebarluasan informasi kepemiluan dan pemilihan. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Tri Tujiana, menambahkan bahwa program magang menjadi sarana strategis bagi pemilih muda untuk memahami proses kepemiluan dari perspektif penyelenggara. Dengan pengalaman tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu menjadi agen literasi demokrasi di lingkungan masing-masing. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen memperkuat pendidikan pemilih dan melibatkan generasi muda dalam membangun demokrasi yang berintegritas.

Pekanbaru – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menggelar rapat penyusunan rancangan kebijakan terkait tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu.  Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 Februari 2026, bertempat di hotel Novotel Pekanbaru dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta Sekretariat dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan mekanisme kerja antar-tingkatan KPU agar lebih terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan organisasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan tata kerja yang telah berjalan selama ini. Dalam sambutannya, parsadaan harahap menyampaikan bahwa penyusunan kebijakan tata kerja merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan secara optimal. “Melalui penyusunan rancangan kebijakan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, memiliki pedoman kerja yang jelas, terukur, dan selaras,”. Melalui kegiatan ini, KPU berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan internal secara berkelanjutan demi mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan terpercaya

Semarang, 9 Februari 2026 - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bersama 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah menyampaikan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Akmaliyah, menyampaikan sejumlah poin terkait pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan KPU se-Jawa Tengah. Akmaliyah menjelaskan bahwa tren saat ini terdapat peningkatan permohonan informasi publik dengan karakteristik serupa seperti ijazah terjadi di beberapa KPU Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk memperkuat kesiapan dan kualitas pelayanan informasi publik di seluruh satuan kerja. Lebih lanjut disampaikan bahwa meskipun hingga saat ini belum terdapat informasi terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada tahun berjalan, KPU Kabupaten/Kota tetap diminta untuk menjaga dan tidak mengurangi kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu, seluruh jajaran KPU diharapkan terus meningkatkan pemahaman terkait kategori informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meminimalisir potensi sengketa informasi. Penyampaian Laporan PPID Tahun 2025 tersebut diterima oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, bersama Wakil Ketua Setiadi, serta Anggota Bidang Kelembagaan dan Monitoring Evaluasi, Ermy Sri Ardhyanti. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi atas penyampaian Laporan PPID Tahun 2025 yang dilakukan secara serentak dan lebih awal oleh KPU se-Jawa Tengah.

Semarang, 9 Februari 2026 - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diselenggarakan oleh PWI Provinsi Jawa Tengah sebagai momentum refleksi dan penguatan peran strategis pers dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog antara insan pers dan para pemangku kepentingan untuk terus mendorong praktik jurnalistik yang profesional, independen, dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron hadir sebagai bentuk sinergi antara penyelenggara pemilu dan insan pers. Kehadiran KPU Provinsi Jawa Tengah mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga transparansi, keterbukaan informasi publik, serta penyampaian informasi kepemiluan yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pers dan lembaga publik dalam mendukung demokrasi yang sehat serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui informasi yang berkualitas.