Berita Terkini

KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Ngopi Asli yang dilaksanakan berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, ngopi asli yang mengambil tema "Menjaga Jejak Demokrasi: Tata Kelola Arsip dan Dokumentasi Visual Pemilu Bagi Generasi Mendatang" Dilaksanakan secara Luring di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dengan peserta yakni Ketua, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dalam sambutan pembuka kegiatan, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono mengatakan bahwa Dokumen Kepemiluan harus terarsipkan dengan baik. Kemarin di KPU Jateng sedang ada penataan ulang perpustakaan kami. Saya mengumpulkan dokumen kepemiluan dan pemilihan dari beberapa periode kepemiluan lalu dari sana dan mendokumentasikan kembali dengan bentuk grafis. Hal itu saya lakukan sebagai cara kami mengarsipkan data sehingga dapat digunakan kelak oleh generasi yang akan datang. Selanjutnya, dalam arahan kegiatan berikutnya, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jateng, M. Machruz mengatakan bahwa pentingnya menjaga dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan sebagai bahan rujukan dalam melakukan perbaikan. Senada dengan Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Jateng, Basmar Perianto Amron yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini agar seluruh dokumen kepemiluan yang ada di seluruh satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalat terarsipkan dengan baik. Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi oleh Narasumber Arsiparis Ahli Madya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Sutarna yang didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Sabbikisma Setia Nugraha.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah, menjadi keynote speaker dalam kegiatan Webinar Kepemiluan Mahasiswa Bicara Pemilu Berkualitas yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sragen, Rabu (15/10/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Mahasiswa Bicara Pemilu Berkualitas” ini diikuti secara daring oleh peserta dari 11 sekolah SMA/SMK dan dua universitas di Kabupaten Sragen. Webinar ini menjadi wadah diskusi bagi mahasiswa dan pelajar untuk memperdalam pemahaman tentang pentingnya demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Dalam paparannya, Akmaliyah menjelaskan delapan parameter pemilu berkualitas serta tantangan yang dihadapi dalam era demokrasi digital. Ia menekankan bahwa meskipun tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 telah usai, proses demokrasi tidak berhenti di sana. “Pemilu bukan sekadar peristiwa lima tahunan. Demokrasi harus terus dirawat agar pelaksanaan pemilu berikutnya berjalan semakin baik dan berkualitas,” ujar Akmaliyah. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa indikator pemilu berkualitas dapat dilihat dari adanya kepastian hukum pemilu, kesetaraan warga negara dalam menyalurkan hak politik, persaingan yang bebas dan adil, tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, serta penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas. Akmaliyah juga menegaskan peran penting mahasiswa dan pelajar sebagai agen perubahan dalam menjaga kualitas demokrasi. “Mahasiswa harus menjadi motor penggerak dalam mendorong partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Kritis terhadap proses politik, namun tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi,” tuturnya.

Semarang, 14 Oktober 2025 - Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kelas kuliah hukum dengan tema "Perkembangan Pemilu Legislatif & Teori Pemilu Presiden dan Pilkada". Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Handi Tri Ujiono, Ketua KPU Jawa Tengah, dan Akmaliyah, Anggota KPU Jawa Tengah. Kelas kuliah hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang perkembangan pemilu legislatif dan teori pemilu presiden serta pilkada. Handi Tri Ujiono dan Akmaliyah berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hukum pemilu dan pemilihan umum, serta perkembangan pemilu di Indonesia. "Pemilu legislatif dan pilpres merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memahami aturan dan mekanismenya dengan baik," ujar Handi Tri Ujiono dalam paparannya. Akmaliyah menambahkan bahwa pemahaman yang baik tentang pemilu legislatif dan pilpres dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. "Dengan memahami aturan dan mekanisme pemilu, kita dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia," ujarnya Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang aktif antara narasumber dan mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES Semarang sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan berharap dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat.

Semarang, 14 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan forum diskusi mingguan NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah “Penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.” Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Muslim Aisha, Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Herry Wisata Setiawan, Auditor Madya Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia. Diskusi dipandu oleh Imam Zubaidi, Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemaparannya, Muslim Aisha menegaskan bahwa sejak awal kelahirannya, KPU merupakan lembaga yang berlandaskan integritas. “Kita menjadi bagian dari KPU dengan membawa modal utama berupa integritas, sebagaimana tercermin dalam sumpah dan janji yang berisi komitmen terhadap nilai-nilai integritas,” ujarnya. Sementara itu, Herry Wisata Setiawan menekankan pentingnya pelibatan seluruh jajaran dalam pembangunan Zona Integritas. “Kegiatan pembangunan ZI perlu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh jajaran, mulai dari pimpinan unit kerja hingga tingkat staf, serta didokumentasikan secara lengkap, sistematis, dan mudah diakses sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi,” jelasnya. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dalam arahannya menyampaikan bahwa pengisian Lembar Kerja Evaluasi merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan satuan kerja KPU yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Senada dengan itu, Basmar Perianto Amron, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, menambahkan bahwa pembangunan integritas bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan harus menjadi napas dalam setiap aktivitas kerja. “Setiap hela napas dalam bekerja di KPU harus berlandaskan pada nilai-nilai integritas,” tegasnya. Forum NGOPI ASLI ini menjadi sarana pembelajaran dan refleksi bersama bagi jajaran KPU di Jawa Tengah untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih dan melayani.

KPU Provinsi Jawa Tengah meyelenggarakan Rapat Pembekalan kepada Satuan Tugas dan Jaring Anti Kekerasan Seksual dengan tema Penanganan Tahap Awal Psikologi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah, Ristia Indradiyahningrum. Dalam sambutannya, Muslim Aisha selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman satuan tugas terhadap psikologis korban. Diskusi Bersama HIMPSI diharapkan dapat membantu satgas dalam memahami dinamika psikologis korban, karena antara pelaku dan korban memiliki kondisi psikologis yang berbeda. Pelaku seringkali tidak menyadari bahwa perilaku atau ucapan yang dilakukan mengandung unsur pelecehan seksual, sementara pihak korban justru mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, serta ketidaknyamanan. Sementara itu, Mey Nurlela selaku Ketua Satgas KPU Jateng menekankan pentingnya pendekatan psikologis sebagai langkah awal dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pendekatan ini dapat menjadi bekal penting bagi anggota Satgas dalam memberikan pendampingan awal bagi korban yang memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual. sebagai penanganan awal. Narasumber, Ristia Indradiyahningrum dalam paparannya menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual pada tahun 2025 semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pola asuh yang kurang tepat, minimnya pendidikan seksual sejak dini, tekanan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum kekerasan seksual. Ristia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual di era digital, termasuk yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Saat ini, dinas-dinas saling bekerjasama untuk dapat mengatasi kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari menggelar kegiatan sosialisasi dan aktivasi akun Coretax bagi seluruh pimpinan serta pegawai di lingkungan KPU Jateng, Senin (7/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di kantor KPU Jateng tersebut dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, M. Macruz dan Akmaliyah, serta didampingi oleh Sekretaris KPU Jateng, Tri Tujiana. Dalam sambutannya, Macruz menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya peningkatan literasi digital perpajakan di lingkungan lembaga penyelenggara pemilu. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan tim dari KPP Pratama Semarang Candisari yang memberikan pemaparan teknis sekaligus pendampingan langsung dalam proses aktivasi akun. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi, mulai dari pengenalan sistem, tata cara penggunaan, hingga simulasi layanan digital perpajakan. Melalui kegiatan ini, KPU Jawa Tengah berharap seluruh jajaran dapat mendukung implementasi sistem perpajakan digital secara optimal, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.