Berita Terkini

Semarang (15/07/22) KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Audiensi dengan PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro bersama Anggota yang hadir yaitu Muslim Aisha, Ketua Div. Hukum dan Pengawasan, M.Taufiqurrohman, Ketua Div. SDM dan Litbang serta Henry Wahyono, Ketua Div. Data dan Informasi menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan dalam rangka menyampaikan rangkaian tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Tengah serta meminta untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua PW Muhammadiyah Drs. Tafsir, M.Ag.  menyampaikan dalam rangka menciptakan netralitas aktif yaitu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024, diperlukan tim kesehatan di setiap TPS ( 1 desa minimal 1 pos kesehatan) agar kesehatan pemilih dapat terjaga serta berharap Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkualitas sesuai harapan.

Semarang (15/07/22) KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Audiensi dengan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro bersama Anggota yang hadir yaitu Muslim Aisha, Ketua Div. Hukum dan Pengawasan, M.Taufiqurrohman, Ketua Div. SDM dan Litbang serta Henry Wahyono, Ketua Div. Data dan Informasi menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan dalam rangka menyampaikan rangkaian tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Tengah serta meminta untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PW NU Jawa Tengah, Muhammad Nuh menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dapat berjalan baik, lancar dan sesuai harapan serta dapat mewujudkan demokrasi yang Luber (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil).

Semarang (14/07/22) KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rangkaian  Audiensi dengan Pangdam IV/Diponegoro Jawa Tengah, Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro bersama seluruh Anggota yang hadir, Muslim Aisha, M.Taufiqurrohman dan Henry Wahyono mengutarakan maksud dan tujuan kunjungan dalam rangka menyampaikan rangkaian tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Tengah ke depan.  Para Stakeholder di Jawa Tengah yang dikunjungi yaitu Panglima Mayjen TNI Widi Prasetijono, Kepala Pengadilan Tinggi Setyawan Hartono,SH,MH dan Kepala Kejaksaan Tinggi Andi Herman, SH, MH, menanggapi bahwa jajaran pimpinan di daerah Jawa Tengah mengapresiasi dan akan berupaya mendukung seluruh pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Tengah.

Kamis 14 Juli 2022, KPU Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Haerudin. Turut hadir Plt. Kabid Poldagri, Rahmad Winarso guna Pencermatan Usulan Anggaran Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.  Ikhwanudin, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah Sri Lestariningsih, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah didampingi Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik dan Kasubag Perencanaan hadir dalam kegiatan tersebut. Ikhwanuddin kembali memaparkan konsep sharing anggaran antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan KPU Kabupaten/Kota yang nantinya akan dipakai dalam penyusunan RAB Pilgub Jawa Tengah 2024.  Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah berjanji akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah terkait konsep sharing anggaran tersebut agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

Semarang (14/7) Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Tengah Putnawati, menjadi Narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Dalam Pemilu Tahun 2024 se- Eks Karesidenan Surakarta yang diselenggarakan oleh KPU Kab. Sukoharjo secara daring. Melalui kegiatan ini, Putnawati menyampaikan per hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, Parpol yang memiliki akun di aplikasi SIPOL sejumlah 38 Partai Calon Peserta Pemilu dan 7 Partai Lokal Calon Peserta Pemilu di Aceh. Dari 38 parpol tersebut 9 diantaranya memperoleh kursi di Tahun 2019, 7 parpol tidak memperoleh kursi, dan 22 parpol belum menjadi peserta pemilu sebelumnya. Lebih lanjut Putnawati juga menyampaikan materi terkait tahapan dan jadwal pemilu 2024, data dan dokumen persyaratan yang diinput ke SIPOL, verifikasi administrasi parpol, hingga pemaparan terkait rencana kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se- Jawa Tengah dalam menghadapi tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu. Dalam kesempatan tersebut, Kabag Teknis dan Parhumas KPU Provinsi Jawa Tengah, Dewantoputra Adhipermana juga menambahkan terkait pentingnya pembentukan helpdesk, mulai dari struktur tim kerja helpdesk sampai dengan ketugasannya masing-masing, persiapan, jenis pelayanan, fungsi monitoring proses input data dan dokumen partai politik ke dalam sipol serta pelaporannya. Dengan adanya helpdesk di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada Parpol dalam proses penginputan data dan dokumen ke SIPOL.

Semarang, (13/07/22) KPU Provinsi menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi  Potensi Permasalahan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini melibatkan Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Badan Kesbangpol Jawa Tengah, dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, serta diikuti oleh peserta dari KPU Kab/Kota Se- Jawa Tengah.  Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro terkait persiapan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tahapan pemilu 2024, yaitu tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual peserta pemilu. Putnawati, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu juga  menyampaikan terkait tahapan pendaftaran peserta pemilu dan badan adhoc. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Muslim Aisha, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan terkait ketugasan Divisi Hukum dan Pengawasn KPU mulai dari penyusunan regulasi, telaah dan advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, penanganan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa. Muslim juga menambahkan bahwa dengan telah dimulainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, akan berpotensi  memunculkan sengketa. Oleh karena itu, perlunya kerja-kerja advokasi hukum yang sistematis dalam rangka penguatan kelembagaan melalui mekanisme pengawasan tertentu dan koordinasi eksternal dalam rangka kerjasama, penyamaan persepsi, dan dukungan lebih dari instansi-instansi terkait.