Berita Terkini

Semarang (29/06) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi DPB Semester I dan Sosialisasi SPBE serta Cyber Crime yang diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.  Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro. Paulus menyampaikan bahwa keamanan data itu penting dan perlunya langkah strategis dalam meminimalisir penggunaan internet perkantoran untuk kepentingan lain. Selanjutnya, sambutan dari Anggota KPU provinsi Jawa Tengah Divisi Data dan Informasi Henry Wahyono. Henry menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud penelitian kualitas data dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan.  Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Pusdatin KPU RI, Muhammad Oka bahtari. Oka menjelaskan tujuan rapat sinkronisasi ini yaitu memberikan panduan dalam integrasi terhadap proses bisnis KPU , data &  informasi , insfrakturtur TIK ( Teknologi Informasi dan Komunikasi) sehingga mampu menghasilkan layanan yang terpadu serta memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi dalam membangun,mengembangkan dan menerapkan aplikasi keamanan dan layanan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

Selasa, 28 Juni 2022 KPU Jawa Tengah menerima kunjungan pengurus DPD Partai Garuda Provinsi Jawa Tengah di kantor KPU Jawa Tengah. Ditemui langsung oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro menyampaikan pentingnya komunikasi terus dijalin seiring dengan tahapan pemilu serentak yang telah dimulai 14 Juni 2022 lalu. Rombongan DPD Partai Garuda dipimpin oleh Ketua DPD Partai Garuda Jawa Tengah untuk memperkenalkan diri, sembari menyampaikan bahwa partainya telah memiliki kepengurusan 32 kepengurusan di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, selanjutnya Rahayu Senjayawati berkeyakinan akan terbentuknya kepegurusan di 35 Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan ini,   disampaikan beberapa hal terkait Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Putnawati dan pengenalan awal Sipol.

Semarang (26/06) Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Putnawati dan M. Taufiqurrahman hadir mendampingi Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI dalam kegiatan silaturahmi dan dialog demokrasi berkemajuan dengan tema Partisipasi Rakyat dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Jurdil, Luber dan Berkeadaban yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Bawen, Kabupaten Semarang. Dalam kegiatan tersebut, Yulianto menyampaikan demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang mensyaratkan pelaksanaan pemilu secara bebas dan berkala. Pemilu yang demokratis juga berkepastian hukum, penyelenggara pemilu yang independen, partisipasi masyarakat dan adanya penegakan hukum pemilu. Selain itu, partisipasi rakyat juga penting dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.

Semarang (23/06) KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan audiensi dalam rangka koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilgub Jawa Tengah dengan Pemprov Jawa Tengah.  Kegiatan ini dilaksanakan Di Kantor Gubernur, Ruang Rapat Sekda Gedung A Lantai 3.  Diawali dengan pemaparan dari KPU Provinsi Jawa Tengah tentang beberapa tahapan pemilu yang telah mulai dilaksanakan sejak 14 Juni 2022, disertai harapan agar pemerintah daerah memberikan dukungan    terkait personil ASN dan sarana prasarana kantor PPK maupun PPS sebagai penyelenggara ad hoc pemilu. Setelahnya, disampaikan beberapa proyeksi jumlah pemilih, TPS, dan konsep sharing anggaran yang telah disusun KPU Jawa Tengah, sebagai dasar penyusunan rencana penganggaran Pilgub 2024. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, SE, MM menyampaikan beberapa hal merespon paparan KPU Jawa Tengah terkait Tahapan Pilkada yang harus dimulai sejak September 2023. Sumarno  menanggapi dengan optimisme yang tinggi bahwa anggaran pelaksanaan Pilkada semestinya dapat lebih efisien karena keserentakan Pilkada dengan 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sembari berharap adanya standarisasi dari pemerintah pusat yang berisi ketentuan pembiayaan jenis kegiatan sebagai acuan sharing anggaran antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

#TemanPemilih Kamis (24/06) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Workshop Pengendalian Gratifikasi, Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Dan APIP Serta Kepatuhan LHKPN Dan LHASN yang digelar secara daring via Zoom Meeting . Kegiatan ini diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah. Narasumber kegiatan ini adalah  Inspektur Wilayah I Inspektorat KPU RI Novy Hasbi Munnawar, SH, M.Si, dan dipandu oleh Kabag. Keuangan, Umum, dan Logistik, R. Suryanto. Acara ini dibuka dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Muslim Aisha. Muslim menyampaikan Zona Integritas adalah hal pokok yang harus dimiliki oleh instansi yang berorientasi pada pelayanan. Dengan adanya workshop ini, dapat meningkatkan integritas dan memberi pemahaman yang lebih dalam terkait Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh satker KPU di Jawa Tengah. Selanjutnya, sambutan dari Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Sri Lestariningsih. Sri Lestariningsih menyampaikan hasil Laporan Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 bahwa tidak ada gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim dari Inspekstorat KPU RI, Novy Hasbi Munawar, SH, M.Si terkait Pengendalian Gratifikasi hingga Rencana Tindak Lanjut terkait LHKPN dan LHASN , lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

KPU Provinsi Jawa Tengah bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 22 Juni 2022. Pertemuan ini merupakan langkah awal komunikasi bagi KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai sesama Penyelenggara dalam mempersiapkan langkah-langkah untuk melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya pada persiapan penyusunan anggaran Pemilihan Gubernur Tahun 2024. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro menyambut baik pertemuan ini dan mengajak agar bersama-sama menemukan pemahaman yang sama. Paulus juga menyampaikan sudah sejauh mana perkembangan pengajuan RAB Pilgub Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  Ketua Bawaslu, Fajar Subhi menambahkan bahwa tujuan utama pasca rakor ini yaitu membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik sebagai upaya pencegahan untuk menghindari potensi masalah yang akan muncul serta saling berbagi informasi karena KPU maupun Bawaslu memiliki tujuan akhir yang sama yaitu mensukseskan Pemilu Tahun 2024.