Berita Terkini

Kamis (02/06), KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan Publikasi Informasi Melalui Website dan Media Sosial Resmi KPU Provinsi Jawa Tengah, dihadiri Ketua dan anggota serta jajaran sekretariat. Paulus Widiyantoro, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah menegaskan kembali bahwa pengelolaan website dan media sosial yang baik dapat menciptakan pelayanan publik yang optimal, untuk itu segala aktifitas pengelolaan website dan media sosial menjadi prioritas. Sementara Diana Ariyanti, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat menambahkan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah harus terus meningkatkan kualitas pengelolaannya, meski  beberapa penghargaan dari KPU RI  sebagai apresiasi atas komitmen pelayanan informasi melalui website dan media sosial maupun predikat website informatif dari Komisi Informasi Jawa Tengah   telah diterima pada periode sebelumnya.  Beberapa evaluasi serta upaya peningkatan layanan informasi sesuai kebutuhan publik terkini dibahas dalam koordinasi, diantaranya terkait konten, hingga layout design termasuk strategi untuk meningkatkan engagement dengan publik.

Kamis (02/06) Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro menghadiri kegiatan Penandatanganan Bersama Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2022 di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa bantuan keuangan ini dapat memberikan manfaat kepada Kader dan Partai Politik terutama dalam mendorong peran Partai untuk melakukan pendidikan politik sehingga masyarakat menjadi melek politik dan mampu menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat.

Muslim Aisha, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah hadir sebagai Juri dalam Kompetisi Debat Hukum Nasional Unissula Law Fair II Tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan di Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung. Turut Hadir sebagai Juri perwakilan dari Advokat, Akademisi, Peradi Kota Semarang, serta Bawaslu Kota Semarang. Kompetisi Debat ini diikuti oleh 24 Tim Delegasi dari berbagai Universitas di Indonesia. Tema yang diangkat dalam Kompetisi Debat ini yaitu “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Electoral Integrity. Muslim mengapresiasi adanya kompetisi debat ini karena mahasiswa dapat belajar memahami terkait ketentuan dan peraturan tentang kepemiluan serta mahasiswa sebagai sasaran pendidikan pemilih dapat menjadi generasi yang berperan dalam perbaikan demokrasi.

Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Henry Wahyono, S.Pd, M. Sos resmi dilantik pada Jum’at, 27 Mei 2022 di Kantor KPU Republik Indonesia.  Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, S.H, M.S.I., Ph.D. dilakukan bersama dengan enam orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai berikut: Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd  sebagai PAW Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023. Muhammad Tarmizi, S.Ag sebagai PAW Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023. Pelina Tekege, S.Sos  sebagai PAW Anggota KPU Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode 2019-2024. Muklis Aryanto, S.Kom sebagai PAW Anggota KPU Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Periode 2018-2023. Drs. Husni Tamrin, M.T.  sebagai PAW Anggota KPU Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2023. Ujang Muttaqin, S.Pd.I  sebagai PAW Anggota KPU Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024. Hasyim Asy’ari mengatakan, “Anggota yang dilantik adalah orang – orang yang memiliki prestasi”  dan berharap anggota yang telah dilantik dapat menyesuaikan ritme kerja dan melakukan penyegaran materi terkait aturan dan regulasi tentang Pemilu sehingga Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat terselenggarakan dengan sukses.

20 Mei 2022 - KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara daring bersama dengan 35 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan mengundang narasumber Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI yang diwakili oleh Lia Heryati dan Sabbikisma Setia Nugraha. Paulus Widiantoro, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah yang membuka acara tersebut menyampaikan pentingnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama satu tahun. Sri Lestariningsih Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan beberapa hal diantaranya terkait hubungan antara penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti Renstra dan Perjanjian Kinerja yang nantinya dimasukkan kedalam pelaporan capaian kinerja. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Kabag Rendatin, Eko Supriyono dan Kasubag Perencanaan, Agustina Cahyaningsih. Topik diskusi terkait langkah-langkah yang perlu diperhatian dalam penyusunan LAKIP dan upaya-upaya perbaikan yang perlu mendapat perhatikan khusus. Harapannya setelah terlaksananya bimbingan teknis ini 35 Satker KPU Kabupaten/Kota di lingkungan kerja KPU se- Jawa Tengah dapat menjaga ketepatan waktu pengumpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain itu, juga menjaga kualitas dan validitas dari data-data yang disajikan dalam laporan tersebut.

Semarang, 18 Mei 2022 KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan webinar tentang Pelanggaran Administrasi terstruktur, sistematis dan masif dengan tajuk "Sharing Session II : Pelanggaran Administrasi TSM dan Penyelesain Hukum nya Pilkada 2020 KPU Kota Bandar Lampung". Diskusi dilaksanakan secara daring via Zoom Meeting dan di siarkan secara langsung lewat YouTube JDIH KPU Jateng. Kegiatan dibuka dengan pengarahan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiantoro. Beliau memberikan arahan kepada setiap penyelenggara di lingkungan KPU Jawa Tengah agar bisa secara seksama mengikuti diskusi dan banyak belajar dari KPU Kota Bandar Lampung dalam menghadapi sengketa administrasi sebagai upaya persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ketua Provinsi Lampung juga hadir memberikan pengantar diskusi serta menceritakan sekilas asistensi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung kepada KPU Kota Bandar Lampung dalam menghadapi sengketa. Sharing Session tentang Pelanggaran administrasi TSM di KPU Kota Bandar Lampung kemudian disampaikan Ketua KPU Kota Bandar Lampung.