Berita Terkini

Sukoharjo- KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan launching Pos Pengaduan Masyarakat “Lapor KPU Provinsi Jawa Tengah” dalam rangkaian kegiatan Rapat Pimpinan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Senin 28 Maret 2022. Lapor KPU Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk layanan pengaduan sebagai bagian dari penguatan pengawasan kelembagaan di KPU Provinsi Jawa Tengah. Prosesi launching dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris serta jajaran Pejabat Struktural KPU Provinsi Jawa Tengah dengan pemakaian dan penyerahan baju “Lapor KPU” kepada masing – masing perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan diakhiri dengan pemutaran video infografis terkait program Pos Pengaduan Masyarakat “Lapor KPU Provinsi Jawa Tengah”. Harapannya, dengan adanya Lapor KPU Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di KPU Provinsi Jawa Tengah yang bersih (WBBM) dan bebas dari korupsi (WBK) serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang nyata.

jateng.kpu.go.id-KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Pimpinan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak  Tahun 2024 selama 2 (dua) hari, 28 – 29 Maret 2022 di Solobaru, Sukoharjo. Acara ini diikuti oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah dan Stakeholder dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah Sekda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kesbangpolinmas, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Laporan Kegiatan disampaikan Eko Supriyono selaku Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Eko menjelaskan bahwa maksud dari  kegiatan Rapat Pimpinan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024  yaitu agar terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien serta bertujuan untuk meningkatkan sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.  Acara dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan resmi oleh Yulianto Sudrajat, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Yulianto menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Pimpinan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024  ini sebagai sarana untuk membahas isu strategis dalam persiapan kegiatan dan anggaran. Dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah juga meluncurkan Pos Pengaduan Masyarakat “Lapor KPU Provinsi Jawa Tengah”. "Lapor KPU Provinsi Jawa Tengah" adalah wadah untuk memberikan kemudahan pelayanan satu pintu terkait dengan pengaduan masyarakat atas kinerja kelembagaan KPU Provinsi Jawa Tengah. Pos Pengaduan Masyarakat “Lapor KPU Provinsi Jawa Tengah” ini juga  merupakan bagian dari pelaksanaan pilot project Zona Integritas di KPU Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa layanan yang disediakan untuk melakukan pelaporan bagi masyarakat yaitu melalui email, aplikasi WhatsApp, telephone dan bisa datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Acara dilanjutkan dengan pengarahan oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan pembagian kelas diskusi. Kelas diskusi dibagi menjadi 6 (enam) kelas, di mana masing – masing kelas membahas topik diskusi sesuai dengan divisi yang diampu.  Sebagai penutup, yaitu pada hari kedua dipresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelar  mengenai program kerja, permasalahan dan sekaligus rekomendasinya, di akhir acara Yulianto memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dedikasi penuh yang telah diberikan oleh seluruh satker KPU di Jawa Tengah, baik kerjasama di dalam internal KPU Provinsi Jawa Tengah, maupun kerjasama antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan KPU Kab/Kota sehingga KPU Provinsi Jawa Tengah dapat memiliki pencapaian – pencapaian di tingkat nasional.

jateng.kpu.go.id- KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas kepada 11 KPU Kab/Kota Pilot Project melalui media daring pada hari Senin 21 Maret 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 11 Satker KPU Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk menjadi Pilot Project Zona Integritas di Tahun 2022. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat. Yulianto mengatakan bahwa Zona Integritas adalah upaya untuk mewujudkan lingkungan unit kerja menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi,  khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka dengan ditetapkannya 11 satker KPU Kab/Kota di Jawa Tengah sebagai Pilot Project, harapannya dapat menjadi contoh kepada seluruh satker KPU Kab/Kota lain dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih berkualitas.  Sementara Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Sri Lestariningsih yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberi arahan  bahwa Zona Integritas adalah untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kab/Kota se- Jawa Tengah. Satker KPU Kab/Kota yang ditunjuk menjadi Pilot Project merupakan hasil evaluasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah baik secara kelembagaan maupun kinerja, untuk dapat membantu KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Pilot Project Zona Integritas Tahun 2022. Oleh karena itu diperlukan kerjasama baik di Lingkungan KPU Provinsi maupun dengan KPU Kab/Kota agar dapat terbangun Zona Integritas yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Eko Supriyono. Eko lebih lanjut membahas terkait apa saja tahapan dalam rangka pembangunan Zona Integritas, mulai dari komponen pengungkit Zona Integritas hingga strategi untuk mencapai sasaran Zona Integritas. Secara garis besar ada 3(tiga) hal yaitu membangun sistem, membangun manusia dan membangun budaya. Kegiatan ini merupakan awal  pembangun komitmen bersama untuk mencapai sasaran dari Zona Integritas dan sebagai bentuk dukungan dari seluruh satker yang menjadi pilot project sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan KPU se- Jawa Tengah.

jateng.kpu.go.id-KPU Provinsi Jawa Tengah menerima konsultasi terkait perencanaan dan penganggaran hibah untuk kegiatan pendidikan pemilih melalui program Desa Peduli Pemilu/Pemilihan (DP3) kepada desa dengan kategori partisipasi rendah di Kabupaten Grobogan. Rombongan terdiri dari Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Sekretaris serta Kasubag Program Data KPU Kabupaten Grobogan diterima oleh  Dewantoputra Adhipermana selaku Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat serta Eko Supriyono, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah,pada Kamis, 17 Maret 2022 bertempat di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Mekanisme perencanaan dan penganggaran hibah non tahapan pemilihan di bahas guna memastikan perencanaan kegiatan telah sesuai ketentuan sehingga seluruh prosesnya akuntabel, efektif dan efisien.  Pada proses perencanaan serta penganggaran akan ditempuh proses reviu oleh KPU RI dan Inspektorat Utama KPU atas Kerangka Acuan Kegiatan maupun Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan NPHD maupun proses-proses berikutnya.

jateng.kpu.go.id-KPU Republik Indonesia telah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak 2024, yakni pada 14 Februari 2024. Tahapannya akan dimulai sejak tahun 2022. Menghadapi tantangan yang cukup berat karena pandemi covid 19 masih melanda, KPU sebagai penyelenggara terus bersiap diri. Posisi strategis fasilitasi serta dukungan kesekretariatan membutuhkan konsolidasi yang intensif. Guna mempersiapkan jajaran sekretariat, KPU RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Kesekretariatan KPU Provinsi dalam rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada 14-16 Maret 2022, yang bertempat di hotel Crowne Plaza, Bandung, Jawa Barat. Mengundang seluruh Sekretaris KPU Provinsi sebagai pejabat tertinggi kesekretariatan KPU Provinsi serta seluruh kepala bagian pada masing-masing provinsi sebagai pelaksana teknis dan administrasi kegiatan, konsolidasi guna memastikan visi dan misi yang sama, memastikan kebutuhan anggaran yang tepat, efektif serta efisien, memastikan perencanaan dan pengadaan logistik pemilu yang akurat, penataan sdm aparatur sehingga terwujud kekuatan yang mumpuni dan merata, dukungan pada teknis penyelenggaraan pemilu, sosialisasi, kehumasan yang optimal termasuk kesiapan IT Pemilu serta sarana dan prasarana juga hal ikhwal tentang peningkatan peran sekretariat pada pembentukan regulasi dan advokasi sengketa  di bahas pada Rakor kali ini. Rakor dibuka langsung oleh Ketua KPU RI dan dihadiri oleh anggota KPU RI, beserta Sekretaris Jenderal, para Deputi Kepala Biro dan Kepala Pusat.  Pada kesempatan ini Sekretaris Jenderal KPU RI memimpin seluruh jalannya rakor serta memberikan arahan langsung atas seluruh hasil/rekomendasi  sekaligus menutup jalannya rapat koordinasi.

jateng.kpu.go.id-Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Sri Lestariningsih melantik 148 orang Pejabat Pengawas/ Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah secara luring dan daring, Jumat (11/3) yang terdiri dari 8 orang merupakan Pejabat Pengawas/ Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah dan 140 orang sebagai Pejabat Pengawas/ Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah. Dalam sambutan Sekretaris Jenderal KPU RI yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Sri Lestariningsih, Pejabat yang dilantik agar dalam menjalankan tugas-tugas ke depan harus melaksanakan hal-hal berikut: 1. Konsolidasi untuk menjaga soliditas, dimana soliditas harus terbangun antara komisioner dan sekretariat, soliditas antar Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, serta soliditas antar Pejabat struktural/fungsional dan staf di masing-masing unit kerja. 2. Koordinasi dengan berbagai stakeholders, yakni sesama sekretariat Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan DKPP). Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forkompinda, serta koordinasi dengan peserta Pemilu, aparat penegak hukum dan kelompok masyarakat. 3. Kompetensi harus ditingkatkan. Dengan tuntutan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu, maka setiap pegawai baik PNS maupun PPNPN di Sekretariat KPU, wajib memiliki kompetensi dasar memahami peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan Pemilihan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan SK PNS kepada CPNS KPU Formasi Tahun 2019. Turut hadir, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Struktural, dan seluruh ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah. #KPUMelayani #pemiluserentak2024 #pemilu #pilkada #pemilu2024