Berita Terkini

Pekalongan (6/4) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.  Kegiatan ini diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan yakni Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang,Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal serta Stakeholder, Bawaslu, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa.  Ikhwanuddin, Kadiv. Perencanaan dan Logistik menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sosialisasi dapil kali keenam yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Dapil memiliki makna bagi peserta pemilu, terutama Parpol. Dapil sangt penting bagi parpol karena dianggap sebagai arena pertempuran, sehingga parpol harus teliti dalam melihat dapil dan alokasi kursinya. Sementara bagi Pemilih dapil merupakan wadah sarana komunikasi antara pemilih dengan wakil yang akan dipilih nantinya dan sarana evaluasi oleh masyarakat untuk melihat kinerja calon yang telah mewakili dapilnya. Oleh sebab itu, sosialisasi dapil dan alokasi kursi harusnya sudah dilakukan mulai dari DPRD Provinsi sampai dengan tingkat DPRD kabupaten/kota. Dalam kesempatan ini,Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Putnawati turut menyampaikan bahwa Dapil DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota telah ditetapkan KPU RI pada tanggal 9 Februari 2023. Dapil menjadi dasar bagi partai politik untuk menentukan siapa yang diajukan sebagai calon legislatif dan keterwakilan perempuan 30% merupakan hal wajib didalam suatu Dapil. 

Semarang (05/4) KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Prima di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 35 satker KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah dan dihadiri oleh LO Partai Prima serta Bawaslu Jawa Tengah. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro. Paul berterimakasih kepada Partai Prima karena telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sehingga verifikasi faktual dapat terlaksana. Paul juga berpesan apabila nantinya masih ada yang belum memenuhi syarat dapat diperbaiki dalam tahapan perbaikan.  Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Prima di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil verifikasi faktual di tingkat provinsi, Partai Prima dinyatakan Memenuhi Syarat. Namun, kepengurusan dan keanggotaan Partai Prima di 27 Kabupaten/Kota dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.  Setelah pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan, dilanjutkan dengan pemberian arahan oleh Kabag TPP dan Parhumas, Dewantoputra Adhipermana. Dewanto menyampaikan DPP Partai Prima nanti akan mendapatkan notifikasi perbaikan terkait dengan kekurangan persyaratan. Sehingga dihimbau agar terdapat 1 LO di tiap kabupaten/kota. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Prima kepada Partai dan Bawaslu Jawa Tengah.

Magelang (3/4) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Magelang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah bersama para anggota, Putnawati dan Eni Misdayani, serta Sekretaris, Rudinal B. beserta jajaran.  Kegiatan yang diselenggarakan pada Senin, 3 April 2023 di Gedung Gotong Royong Bappeda Kabupaten Magelang, diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Eks Karesidenan Kedu yakni Magelang, Temanggung, Kebumen, Purworejo dan Wonosobo, serta Stakeholder, Bawaslu, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa.  Membuka kegiatan, Ketua KPU, Paulus Widiyantoro, menyampaikan Pemilih dalam memilih siapa yang mau dipilih, terbagi dalam Daerah Pemilihan atau Dapil. Dapil berperan besar dalam pemilihan dan berkonsekuensi karena menjadi daerah binaan legislatif yang terpilih kedepan. Kegiatan Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota diselenggarakan untuk mensosialisasikan penataan Dapil DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah eks karesidenan Kedu sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023. Pada kegiatan ini, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Putnawati menyampaikan bahwa Dapil DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota telah ditetapkan KPU RI pada tanggal 9 Februari 2023. Dapil menjadi dasar bagi partai politik untuk menentukan siapa yang diajukan sebagai calon legislatif dan keterwakilan perempuan 30% merupakan hal wajib didalam suatu Dapil.  Eni Misdayani, Kadiv. Sosdiklihparmas menambahkan, hal-hal yang berhubungan dengan Dapil yakni pemilih dan yang dipilih. Baik pelaksanaan sosialisasi maupun kampanye calon yang dilaksanakan, sebaiknya dilakukan hanya di Dapil yang bersangkutan. Perawatan Dapil yakni melalui evaluasi agar masyarakat dapat merasakan kerja-kerja wakil yang dipilihnya.

Semarang (3/4) BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmus Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES) melaksanakan kunjungan di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah.  Kunjungan ini diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro didampingi oleh Ketua Divisi Sosdiklihparmas, Eni Misdayani, Divisi Hukum Pengawasan, Muslim Aisha, Kabag Rendatin, Sabbiskisma S. N. dan Kasubbag Parhumas, Nuke W. Kusumo pada Senin, 3 Maret 2023. Bahrudin Wahyu Aji Dwi Sajiwo, selaku Ketua BEM FIS UNNES menanyakan perihal fasilitas yang digagas KPU ketika mahasiswa tidak dapat pulang memberikan hak pilihnya saat hari pemungutan suara? Kadiv. Sosdiklihparmas, Eni Misdayani, menyampaikan, bahwa teman-teman mahasiswa yg tidak bisa pulang untuk menggunakan hak pilihnya, dapat menggunakan hak pilihnya dengan mengurus surat pindah memilih.   Ketua Divisi Hukum Pengawasan, Muslim Aisha menambahkan agar mahasiswa dapat aktif membuat pusat informasi pemilu yang merupakan civitas pemilu di UNNES, agar teman-teman di kampus paham akan pemilu. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro menyampaikan bahwa Pemilu yang sukses adalah pemilu yang dapat memberikan rasa aman pada semua pihak dan menghasilkan partisipasi pemilih yang aktif.

Semarang (2/4) KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi calon peserta pemilu 2024 ke kantor DPW Partai Prima Jawa Tengah pasca putusan Bawaslu RI. Tim verifikator KPU Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Putnawati, didampingi oleh Ketua Divisi Data dan Informasi, Henty Wahyono dan Kasubbag TPP, Dimas D. N.,  Minggu (02/04/2023) KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi Alamat kantor, kepengurusan, serta keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai Prima Jawa Tengah.

Semarang (31/03) KPU Provinsi Jawa Tengah selenggarakan Rapat Kerja Bidang Logistik Pemilu 2024 serta Peluncuran Program Votecast dan Aplikasi Virtu RJP (Virtual Tour Rumah Joglo Pemilu) di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 35 satker KPU Kab/Kota dan media serta dihadiri langsung oleh Anggota KPU RI Ketua Divisi Sosialisasi , Pendidikan Pemilih dan Parmas August Mellaz dan Yulianto Sudrajat Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik serta Anggota Komisi Informasi Jateng, Ermy Sri Ardyanti. Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro dilanjutkan dengan rangkaian seremonial peluncuran dan peresmian aplikasi Virtu dan program Votecast KPU Jateng. Virtu RJP adalah inovasi berupa aplikasi dalam pengembangan Rumah Joglo Pemilu berbasis android. Melalui aplikasi gamifikasi virtu ini, masyarakat dapat memperoleh edukasi terkait kepemiluan darimanapun berada dan kapan pun melalui smartphone android yang dapat diunduh melalui playstore sementara Votecast KPU Jateng adalah program podcast kepemiluan dengan mengundang tokoh sesuai tema yang disesuaikan situasi dan kondisi tahapan pemilu yang sedang berkembang. August Mellaz kemudian hadir sebagai Narasumber pada episode spesial peluncuran Votecast KPU dengan tema "Ayo Memilih Untuk Indonesia". Yulianto Sudrajat pada kesempatan ini memberikan arahan dalam rapat kerja bidang logistik pemilu 2024. Yulianto menyampaikan bahwa meskipun saat ini masih menggunakan sistem pemilu yang sama tetapi ada perbedaan dalam pemilu tahun 2024. Terutama dari pengadaan logistiknya. Logistik ini sangat penting karena terkait kebutuhan baik penyelenggara,peserta, maupun pemilih untuk pemilu 2024. Sehingga seluruh satker baik di tingkat KPU Provinsi maupun KPU Kab/Kota sudah harus mulai mempersiapkan perencanaan dan apa saja kelengkapan untuk logistik pemilu 2024 nanti. Penggunaan Silog akan menjadi alat bantu pada tahapan ini yang akan lebih menjamin logistik yang tepat sesuai kebutuhan.