Berita Terkini

Semarang (10/03) Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah hadir sebagai Terlapor dalam persidangan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Perkara Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/14.00/II/2023 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Muhammad Amin selaku Ketua Majelis dan Muhammad Rofiuddin selaku Anggota Majelis sidang, dalam putusan menyatakan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Henry Wahyono melakukan pendampingan kepada Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos dalam kegiatan Audiensi Pembentukan TPS di Lokasi Khusus (Lapas Se Nusakambangan dan Cilacap), pada hari Kamis, 9 Maret 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan pembentukan TPS lokasi khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan dan Cilacap yang memiliki 8 Lapas.  Betty menyampaikan pembentukan TPS Lokasi Khusus untuk menfasilitasi warga binaan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2024. Warga binaan memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya selama memenuhi persyaratan sebagai pemilih. 

Semarang (9/3) KPU Provinsi Jawa Tengah hadir memberikan paparan pada kegiatan penguatan budaya dan etika politik masyarakat yang mengusung tema Peran Media dalam Penguatan Demokrasi 2024 yang digagas oleh Badan Kebangpol Provinsi Jawa Tengah, pada hari Kamis, 9 Maret 2023. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Kadiv Sosdiklihparmas, Eni Misdayani, menjadi salah satu narasumber dan menyampaikan paparan pada kegiatan tersebut yang diselenggarakan di Sentral and Semarang dan dihadiri oleh IPT dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.  Dalam paparan nya, Eni, menyampaikan keberhasilan pemilu memiliki parameter keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis pemilu, terwujudnya pemilu yang luber, jurdil dan aman, pemimpin rakyat yang berkualitas serta partisipasi masyarakat yang tinggi dan rasional.

KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring Badan Adhoc ke KPU Kab. Pemalang dan Kota Pekalongan selama 2 hari yaitu pada tanggal 7 s.d 8 Maret 2023. Tim dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Rudinal B didampingi Kabag TPP dan Parhumas, Dewantoputra A. beserta jajaran sekretariat. Selain pelaksanaan monitoring Badan Ad Hoc, Tim juga melakukan supervisi dan monitoring terkait persiapan seleksi tenaga pendukung sekretariat PPK di KPU Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan ini Rudinal turut menyelenggarakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kab/Kota. Rudinal berpesan agar seluruh jajaran dapat saling bekerjasama dan membentuk tim yang solid sehingga pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik.

(8/3) KPU Provinsi Jawa Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Rapat dipimpin oleh Ir. Sigit Rachmawan Adhi,S.T.,M.M. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dalam rapat tersebut dibahas terkait beberapa tahapan sertipikasi BMN seperti Pendataan, Pengukuran, Panitia Pemeriksaan Tanah A, dan Penerbitan Sertipikat. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. 137/SK-33.HP.02.01/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 Tentang Penetapan Subyek dan Obyek Kegiatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Terdapat 35 objek di 11 Intansi Pemerintahan di Wilayah Kota Semarang yang masuk dalam proses pensertifikatan BMN Tahun 2023. Hadir perwakilan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu Dafidh M Sanjana, S.I.Kom selaku Kassubag Umum dan Logistik.

KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring Badan Adhoc ke KPU Kab. Pekalongan dan KPU Kab. Brebes selama 2 hari yaitu pada tanggal 6 s.d 7 Maret 2023. Tim dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ikhwanuddin beserta jajaran sekretariat. Selain pelaksanaan monitoring Badan Ad Hoc, Tim juga melakukan supervisi dan monitoring terkait persiapan seleksi tenaga pendukung sekretariat PPK di KPU Kabupaten/Kota. Supervisi dan monitoring ini bertujuan sebagai bahan untuk evaluasi penyelenggaraan Badan Adhoc serta update data aplikasi SIAKBA di tingkat Kabupaten/Kota.