Berita Terkini

Semarang (7/3) KPU Provinsi Jawa Tengah menjadi narasumber dalam kegiatan 'Pembinaan Pokdarkamtibmas Bhayangkara' yang digagas oleh Pokdarkamtibmas Polda Jateng, pada hari Selasa, 7 Maret 2023. Ketua KPU Jateng, Paulus Widiyantoro, selaku salah satu Narasumber kegiatan tersebut, menyampaikan paparan Tahapan Pemilu 2024. Saat ini tahapan pemilu telah sampai pada masa tahapan pencocokan dan penelitian data dan daftar pemilih yang sedang dilaksanakan oleh pantarlih kepada seluruh masyarakat.  Selain KPU Jateng turut hadir pula sebagai narasumber pada kegiatan tersebut, Kepala Bakesbangpol, Haerudin, menyampaikan pentingnya stabilitas daerah yang harus dibina oleh jajaran pemerintah daerah termasuk jajaran Ormas pokdarkamtibmas serta Kanit V Subdit IV Dirintel Polda Jateng, Warijan, menyampaikan peran Pokdarkamtibmas dalam rangka deteksi dini antisipasi money politic pemilu 2024.

Senin, 6 Maret 2023, KPU Provinsi Jawa Tengah mengunjungi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini bermaksud untuk menjalin hubungan terkait dengan pengelolaan data yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.  Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, didampingi oleh anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Eni Misdayani, diterima oleh Ketua KIP, Indra Ashoka Mahendrayana beserta jajaran Anggota di kantor KIP Jawa Tengah. Paulus menyampaikan dengan banyaknya data yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Tengah perlu adanya koordinasi dengan KIP agar informasi yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan publik. Menanggapi hal tersebut Ketua KIP Jawa Tengah, Indra Ashoka setuju dan menyampaikan perlu adanya sinergitas antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan KIP Jawa Tengah. Indra juga berharap penyelenggara pemilu dapat mendukung jalannya pemerintahan dan demokrasi di Jawa Tengah.

Tegal (05/03) KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring Badan Adhoc ke KPU Kota Tegal dan KPU Kab. Tegal selama 2 hari yaitu pada tanggal 4 s.d 5 Maret 2023. Tim dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Putnawati didampingi Kasubbag TPP, Dimas Narottama beserta jajaran sekretariat. Selain pelaksanaan monitoring Badan Ad Hoc, Tim juga melakukan supervisi dan monitoring terkait persiapan seleksi tenaga pendukung sekretariat PPK di KPU Kabupaten/Kota. Supervisi dan monitoring ini bertujuan sebagai bahan untuk evaluasi penyelenggaraan Badan Adhoc serta update data aplikasi SIAKBA di tingkat Kabupaten/Kota.

Semarang (06/03) KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kabupaten Brebes dan KPU Kota Tegal pada tanggal 2 s.d 3 Maret 2023. Tim dipimpin oleh Kadiv. Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha didampingi Kasubbag Hukum, Imam Zubaidi serta jajaran sekretariat. Monitoring ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pengembangan dan pengelolaan JDIH di KPU Kab/Kota, karena JDIH adalah sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat. Sehingga perlunya pengarahan JDIH untuk pemberian edukasi hukum kepada masyarakat khususnya mengenai tahapan-tahapan yang sedang berlangsung.

Bali (3/3) Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Eni Misdayani didampingi Kasubbag Parmas, Nuke W. hadir pada kegiatan Rakor Divisi Sosdiklihparmas KPU Provinsi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU RI di Bali selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 1 hingga 3 Maret 2023.  Acara yang dibuka oleh Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU RI, M. Affifudin ini, turut dihadiri Kadiv Datin KPU RI, Deputi Bidang Teknis serta jajaran Biro Parhumas. Kegiatan ini diisi dengan berbagai sesi diantaranya pengenalan ke tugasan HUBAL, pengenalan Mock SIPARMAS dan penjelasan singkat perkembangan pelaksanaan Kirab Setahun Menuju Pemungutan Suara Pemilu 2024. Mewakili Ketua KPU RI membuka kegiatan, Kadiv Hukum dan Pengawasan, M.Affifudin, menyampaikan, Nota kerjasama baik MoU atau NK dihandle oleh Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau dapat diwakilkan kepada Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota. Melanjutkan arahan, Kadiv Sosdiklihparmas, August Mellaz menyampaikan, Rakor kali ini untuk memperkenalkan MOCK SIPARMAS yang bertujuan untuk mengukur Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) berdasarkan kegiatan-kegiatan Sosdiklihparmas yang dilaksanakan.  Menyambung arahan Kadiv Sosdiklihparmas, Kadiv. Datin selaku Wadiv Sosdiklihparmas, Betty Epsilon Idroos, berkata bahwa SOSDIKLIHPARMAS adalah serambi muka KPU, maka tampilkanlah yang terbaik sebagai serambi muka, sebagai hal pertama yang dilihat orang.  Menutup arahan, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, menyampaikan, sebagai Divisi Sosdiklihparmas haruslah inovatif seperti yang kita semua sedang lakukan adalah proses pelaksanaan kirab setahun menuju pemungutan suara pemilu 2024.  Pada akhir kegiatan, arahan penutupan diberikan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, KPU berupaya memberikan fasilitas informasi yang dapat mengakomodir kebutuhan semua orang akan informasi kepemiluan yang dimiliki KPU, untuk itu pada nama portal hak pilih yang semula bernama LINDUNGI HAK PILIHMU, mengalami beberapa proses perubahan yang pada akhirnya menjadi CEK DPT ONLINE. Adapun seluruh kebutuhan informasi kepemiluan yang dimiliki KPU tergabung dalam portal infopemilu.kpu.go.id.

Lombok (02/03) Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ikhwanuddin bersama Sekretaris, Rudinal B. hadir dalam Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KPU RI di Lombok, Nusa Tenggara Barat selama 3 hari mulai tanggal 28 Februari - 2 Maret 2023. Kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Jawa, Sumatera, dan NTT. Rakor dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pembekalan dengan mengundang narasumber eksternal.  Agenda dalam rangkaian kegiatan ini meliputi Pembahasan Perencanaan  Program dan Anggaran, Tahapan Pilkada, Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana. Dalam rakor juga dilakukan diskusi panel dengan narasumber, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, Astri Kusuma Mayasari, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Rikie, materi perencanaan program dan anggaran serta materi pengelolaan keuangan & sarana prasarana oleh jajaran Pejabat Eselon II Setjen KPU RI.