Berita Terkini

Senin 20 maret 2023, KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rakor dan Sosialisasi juknis DIPA Tahun 2023 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 87 Tahun 2023 di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kab/Kota se Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota, Sekretaris, PPKom, serta Kasubbag Rendatin KPU Kab/Kota se- Jawa Tengah.   Dalam kegiatan ini, Ketua Div. Perencanaan dan Logistik, Ikhwanuddin memaparkan materi terkait kegiatan di Bulan Maret dan April 2023 dilanjutkan dengan pembahasan materi tentang juknis DIPA dan hal -hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kegiatan serta langkah - langkah mempertahankan pelaporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Semarang (20/03) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Tatap Muka Berbasis Kaum Marjinal (Penyandang Disabilitas) di Kelurahan Kembangarum, Semarang. Hadir sebagai Narasumber, Eni Misdayani Ketua Div. Sosdiklihparmas KPU Provinsi Jawa Tengah dan Elly Asmara, Camat Semarang Barat. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari segmen Pemilih Disabilitas. Dalam kesempatan ini, Eni menyampaikan materi terkait aksesibilitas dan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Eni menjelaskan bahwa kedudukan penyandang disabilitas dalam pemilu,. baik penyelenggara, peserta maupun menjadi pemilih setara dengan masyarakat dan memiliki hak dan peluang yang sama. KPU memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam partisipasi sebagai badan penyelenggara, peserta pemilu maupun menjadi pemilih.  Eni juga mengajak para peserta untuk mengecek apakah telah terdaftar sebagai pemilih melalui cekdptonline.kpu.go.id . Eni berharap agar para peserta dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 nanti. Adapun dalam kegiatan tersebut, juga dibagikan souvenir dan kaos sebagai sarana sosialisasi pemilu 2024. Sementara Elly Asmara menyampaikan bahwa di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah ada PPK, PPS, dan nantinya ada KPPS yang memberikan pelayanan kepemiluan. Elly juga ikut mengajak para peserta untuk jangan lupa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024.

Semarang (20/03) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan konsultasi kesehatan dan Medical Check Up untuk seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di Aula Kantor KPU. Konsultasi ini melibatkan Tim Medis dari Biro Umum KPU RI. Konsultasi MCU ini merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.

(20/3) Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Rudinal B. didampingi Kasubbag Umlog, Dafid M. Sanjana melakukan supervisi dan pendampingan teknis penginputan RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Pencatatan Pengadaan Melalu SPSE kepada KPU Kabupaten Batang. Pendampingan dilakukan  untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 3366/PP.08.2-SD/06/2022 perihal Pengumuman SiRUP Tahun Anggaran 2023. SiRUP merupakan aplikasi berbasis web berisi daftar kegiatan dan anggaran pengadaan barang dan jasa yang akan dibiayai melalui Anggaran Pemerintah. Dengan diumumkannya RUP kepada masyarakat umum, penyedia pengadaan dapat mengetahui pengadaan di KPU itu apa saja sehingga informasi ini dapat mempercepat proses pengadaan. Perlu diketahui, masyarakat dapat mengakses Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui tautan https://sirup.lkpp.go.id.

KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di wilayah eks karesidenan Surakarta. Kegiatan ini diselenggarakan hari Senin, 20 Maret 2023 di Ruang Rapat Cempaka Kantor Setda Kab. Boyolali. Kegiatan ini diikuti oleh KPU Kab/Kota di wilayah eks karesidenan Surakarta, Bawaslu Kab. Boyolali, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mensosialisasikan penataan Dapil DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah eks karesidenan Surakarta sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro menyampaikan bahwa tahapan penyusunan dan penataan dapil dan alokasi baik untuk tingkat DPR maupun DPRD telah dilaksanakan sejak tahun lalu, mulai dari penyusunan rancangan, uji publik, finalisasi rancangan dan puncaknya telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023. Sehingga selanjutnya perlu diselenggarakan sosialisasi Dapil yang telah ditetapkan baik kepada peserta pemilu, stakeholder dan masyarakat. Putnawati Kadiv. Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu  menambahkan pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan datang Dapil untuk DPR RI terdiri dari 10 Dapil, DPRD Provinsi Kab/Kota sebanyak 13 Dapil. Jumlah dapil ini sama dengan Pemilu 2019. Sedangkan untuk DPRD Kab/Kota khususnya di wilayah eks karesidenan Surakarta diantaranya untuk Boyolali 5 Dapil dengan jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 50 kursi, Kab. Klaten 5 Dapil dan 50 kursi, Kab. Sukoharjo 5 Dapil dan 45 kursi, Kab. Wonogiri 5 Dapil dan 50 kursi, Kab. Sragen 6 Dapil dan 50 kursi, Kab. Karanganyar 5 Dapil dan 45 kursi, dan Kota Surakarta 5 Dapil dan 45 kursi. Muslim Aisha, Kadiv. Hukum dan Pengawasan berpesan bahwa Dapil adalah tempat bertemunya pemilih dan calon yang akan dipilih. Sehingga apabila pemilih dan yang dipilih bertemu di dapil, maka pemilih tidak boleh keliru dapil dan yang dipilih tidak boleh keliru untuk berkampanye di dapil tersebut

 KPU Provinsi Jawa Tengah bersama tim dari biro  Keuangan dan BMN KPU Republik Indonesia melakukan pendampingan dan identifikasi BMN. Pendampingan dilakukan  terkait pencatatan aset tetap pada KPU Kota Surakarta dan Kab. Karanganyar Jum'at, 17 Maret 2023. Hadir pada kegiatan pendampingan tersebut Kepala Biro Keuangan dan BMN KPU Republik Indonesia, Yayu Yuliani dan Kabag Informasi Pengelolaan Keuangan, Dicky Kurniawan bersama tim. Sedangkan dari KPU Provinsi Jawa Tengah hadir Sekretaris KPU Provinsi Rudinal B., Kasubbag Umlog Dafidh M Sanjana beserta tim. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar pencatatan BMN di satker KPU Kab/Kota telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).