Berita Terkini

Semarang (22/01) KPU Provinsi Jawa Tengah menerima penyerahan dukungan minimal perbaikan kesatu bagi Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2024 yang jumlah dukungannya belum memenuhi syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan yaitu paling sedikit 5000 dukungan yang tersebar paling sedikit di 18 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bakal Calon Anggota DPD yang datang ke Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki dukungan antara lain Agus Mujayanto dengan menyerahkan data dukung sejumlah 3.702 dukungan yang tersebar di 24 kab/kota, Ahmad Baligh Mu’aidi sejumlah 566 dukungan di 24 kab/kota, Kodirin sejumlah 1.757 dukungan di 11 kab/kota, Lamaatus Shobah Dimyati Rois sejumlah 5.442 dukungan di 26 kab/kota, Taj Yasin sejumlah 593 dukungan di 24 kab/kota serta Muhdi yang dinyatakan sudah memenuhi syarat minimal dukungan datang untuk memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat minimal yaitu sejumlah 517 dukungan di 30 kab/kota.  Sementara Bakal Calon atas nama Nurrohman memerlukan perpanjangan waktu 2x24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu untuk menyelesaikan proses input data dan unggah dokumen ke dalam SILON yang belum selesai.

Purbalingga (20/01) Ketua Div. Sosdiklihparmas, Eni Misdayani serta Ketua Div. SDM dan Litbang, M. Taufiqurrohman hadir dalam Rapat Kerja Perencanaan dan Penganggaran Pemilu serta Pembentukan Pantarlih pada 19 Januari sampai dengan 20 Januari 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag HSDM KPU Kab/Kota di Jawa Tengah.  Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Eni Misdayani, Eni mengucapkan terimakasih kepada KPU Kab/Kota yang telah selesai melaksanakan pembentukan PPK dan PPS dengan baik. Eni juga menghimbau agar KPU Kabupaten/Kota mengingatkan PPK yang telah terpilih dan PPS yang akan dilantik 24 Januari 2023 ini, bisa bekerja dengan penuh integritas dan tanggungjawab dan mengedepankan norma. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama terkait rancangan anggaraan pelantikan PPS serta pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Ketua Div. SDM dan Litbang, M. Taufiqurrohman melakukan kunjungan kerja ke KPU Kab. Banjarnegara dan KPU Kab. Purbalingga pada 19 Januari sampai dengan 20 Januari 2023. Kunjungan kerja ini dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pemetaan TPS dan pembebanan anggaran hibah pilkada serentak tahun 2024. Melalui monitoring ini, KPU Provinsi Jawa Tengah dapat mengetahui pembebanan anggaran antara KPU Kab/Kota dan pemda setempat serta mengetahui apakah pemetaan TPS di Kab. Banjarnegara dan Kab. Purbalingga sudah sesuai ketentuan atau perlu adanya revisi.

Semarang (19/01) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perbaikan Data Syarat Dukungan Minimal Pemilih Pada SILON Bagi Bakal Calon Anggota DPD Pemilu 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah ini diikuti oleh LO, Admin, dan Bakal Calon Anggota DPD serta Bawaslu Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Ketua Div. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Putnawati didampingi Kabag TPP dan Parhumas. Dewantoputra Adhipermana menyampaikan bahwa bagi bakal calon anggota DPD yang belum memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran masih bisa melakukan perbaikan data mulai dari 16 Januari s.d 22 Januari 2023. Beberapa ketentuan pada tahap perbaikan ini berlaku mutantis mutandis dengan penyerahan dukungan awal. Selanjutnya Teknis pelaksanaan perbaikan data ini melalui Silon disampaikan kepada seluruh peserta sekaligus melakukan praktek. Putnawati berharap agar bakal calon anggota DPD lebih teliti saat menginput data.

Sukoharjo (19/01) Ketua Div. Perencanaan, Ikhwanuddin hadir dalam kegiatan Rakor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dispermadesdukcapil Jawa Tengah di Swiss Bell Hotel Sukoharjo. Dalam kegiatan ini, Ikhwan membahas tentang persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 serta tahapan pemilu 2024 mulai dari progress tahapan pendaftaran dan penetapan parpol pesera pemilu 2024, pembentukan PPK dan PPS, penataan dapil, pencalonan dpd, dan jadwal penyusunan daftar pemilih serta alur pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ikhwan juga memaparkan hasil pemantauan perkembangan pemetaan TPS yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

Semarang (19/01) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Uji Publik Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2024 di Hotel Santika Premiere, Semarang. Kegiatan ini diikuti 7 unsur yaitu Jajaran Forkopimda/pemerintah daerah, Bawaslu Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik, Akademisi serta Organisasi masyarakat, tokoh dan Pemantau Pemilu. Kegiatan dibuka Ketua Div. Data dan Informasi, Henry Wahyono. Dalam sambutan dan arahannya, Henry menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penataan Dapil DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 13 Januari tahun ini. Pasca Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 yang menerangkan bahwa dapil dan alokasi kursi setiap dapil anggota DPR dan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan KPU, oleh karenanya perlu pelaksanakan yang secara teknis dan administrasif harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kondisi riil di lapangan. Karena penataan dapil menjadi salah satu tugas KPU. Selanjutnya Henry berharap adanya tanggapan dan masukan dari peserta terkait rancangan  penataan dapil yang sedang disusun, sehingga memberikan masukan komprehensif guna penetapannya oleh KPU RI yang dilakukan paling lambat 9 Februari 2023 mendatang.  Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan rancangan oleh Ketua Div. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Putnawati sekaligus memimpin jalannya uji publik penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2024. Putnawati memaparkan 2 rancangan dapil DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk pemilu 2024 berikut kajian atas pemenuhan prinsip penyusunan dapil dalam 2 rancangan tersebut. Dalam kesempatan ini, Kabag TPP dan Parhumas, Dewantoputra Adhipermana menyampaikan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah sudah menerima masukan tanggapan parpol dengan 6 surat resmi DPW Partai Politik terkait rancangan Dapil,  Beberapa memberi masukan agar penataan dapil disesuaikan seperti dapil existing pada pemilu 2019 (tidak berubah.red), sementara partai memberi masukan berupa rekomendasi sebuah konsep penataan dapil. Ataupun merespon atas rancangan dapil KPU Jawa Tengah.  Pemangku kepentingan lainnya, juga memberikan masukan dan tanggapan langsung maupun secara tertulis atas rancangan uji publik yang dipaparkan pada kesempatan ini.  Selanjutnya keseluruhan rangakaian acara maupun tanggapan masukan masyarakat akan disusun dalam sebuah laporan uji publik untuk disampaikan kepada KPU RI.