Berita Terkini

Kamis (09/06) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan “KPU GOES TO PUBLIC” Dalam Rangka Pendidikan Pemilih Segmen Pemula yang dihadiri oleh Nur Kholis, Koordinator Kelompok Cipayung sebagai narasumber dan diikuti mahasiswa perwakilan dari berbagai Organisasi Mahasiswa di Jawa Tengah sebagai peserta. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor KPU Jawa Tengah dan dibuka dengan sambutan serta arahan  Diana Ariyanti, Anggota KPU Jateng. Diana menyampaikan bahwa peserta kegiatan ini mahasiswa berperan sebagai Penyambung Pesan bagi Pemilih Pemula di Jawa Tengah dan berharap dengan adanya kegiatan ini, Pemilih di Jawa Tengah menjadi well educated dan well informed terkait dengan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dewantoputra Adhipermana, Kabag Tekmas hadir sebagai moderator dalam kegiatan ini. Nur Kholis menyampaikan materi terkait Hubungan Demokrasi dan Pemilihan Umum mulai dari Dasar Penyelenggaraan Pemilu, Asas Penyelenggaraan Pemilu, Sistem Pemilu, Fungsi dan Manfaat Pemilu, hingga Partisipasi Pemilih dan Legitimasi Formal. Kegiatan ini merupakan langkah awal Pendidikan Pemilih bagi Segmen Pemilih Pemula, Perempuan, maupun Disabilitas dan dapat mendorong peningkatan partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Sabtu (04/06) KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota mengikuti Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu yang diselenggarakan oleh  Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Setjen KPU RI. Kegiatan ini diikuti oleh 550 orang PNS di Lingkungan KPU se- Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, Hari Pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 di UTC Convention Hotel Semarang dan diikuti oleh 258 orang peserta yang berasal dari KPU Provinsi dan 16 satker KPU Kabupaten/Kota. Sementara Hari Kedua dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 di The Sunan Hotel Solo dan diikuti oleh 292 orang peserta yang berasal dari 19 satker Kabupaten/Kota. Lucky Firnandy Majanto, Kapuslatlitbang KPU RI dan Nur Hidayat Sardini, akademisi FISIP UNDIP hadir memberikan materi terkait Pemerintahan yang Demokratis, Tata Kelola Pemilu, hingga Materi Kesekretariatan KPU. Melalui Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi dasar PNS mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap/etos kerja serta mengonsolidasikan organisasi yang bersifat hirarki dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian demi menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Jum’at (03/06), KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui Website Resmi Satuan Kerja. Kegiatan ini diikuti oleh 35 satker KPU Kab/Kota secara daring.  Kegiatan dibuka oleh Paulus Widiyantoro, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Paul menyampaikan kegiatan ini merupakan inisiatif dari Divisi Sosdiklihparmas untuk berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota agar website resmi Lembaga dapat meningkat dari sisi kualitas dan pelayanan. Website merupakan wajah dari KPU,sehingga penting membuat wajah KPU menjadi ramah dan diminati masyarakat. Diana Ariyanti, Ketua Divisi Sosdiklihparmas yang hadir sebagai Pemantik Diskusi juga menyampaikan bahwa KPU sebagai Lembaga Publik adalah Lembaga yang bisa memberikan informasi yang komprehensif kepada publik. Dalam rakor ini, kedepan KPU harus memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memberi informasi komprehensif, cepat, dan akurat .   Narasumber dalam kegiatan ini, Ermy Sri Ardhyanti, Komisi Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memaparkan materi terkait Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah diantaranya tentang kondisi pelayanan informasi publik di seluruh Satker KPU se- Jawa Tengah, jenis informasi publik, hingga hal yang perlu disiapkan dalam menghadapi Monitoring Evaluasi dan Pemeringkatan Badan Publik 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Kamis (02/06), KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan Publikasi Informasi Melalui Website dan Media Sosial Resmi KPU Provinsi Jawa Tengah, dihadiri Ketua dan anggota serta jajaran sekretariat. Paulus Widiyantoro, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah menegaskan kembali bahwa pengelolaan website dan media sosial yang baik dapat menciptakan pelayanan publik yang optimal, untuk itu segala aktifitas pengelolaan website dan media sosial menjadi prioritas. Sementara Diana Ariyanti, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat menambahkan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah harus terus meningkatkan kualitas pengelolaannya, meski  beberapa penghargaan dari KPU RI  sebagai apresiasi atas komitmen pelayanan informasi melalui website dan media sosial maupun predikat website informatif dari Komisi Informasi Jawa Tengah   telah diterima pada periode sebelumnya.  Beberapa evaluasi serta upaya peningkatan layanan informasi sesuai kebutuhan publik terkini dibahas dalam koordinasi, diantaranya terkait konten, hingga layout design termasuk strategi untuk meningkatkan engagement dengan publik.

Kamis (02/06) Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro menghadiri kegiatan Penandatanganan Bersama Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2022 di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa bantuan keuangan ini dapat memberikan manfaat kepada Kader dan Partai Politik terutama dalam mendorong peran Partai untuk melakukan pendidikan politik sehingga masyarakat menjadi melek politik dan mampu menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat.

Muslim Aisha, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah hadir sebagai Juri dalam Kompetisi Debat Hukum Nasional Unissula Law Fair II Tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan di Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung. Turut Hadir sebagai Juri perwakilan dari Advokat, Akademisi, Peradi Kota Semarang, serta Bawaslu Kota Semarang. Kompetisi Debat ini diikuti oleh 24 Tim Delegasi dari berbagai Universitas di Indonesia. Tema yang diangkat dalam Kompetisi Debat ini yaitu “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Electoral Integrity. Muslim mengapresiasi adanya kompetisi debat ini karena mahasiswa dapat belajar memahami terkait ketentuan dan peraturan tentang kepemiluan serta mahasiswa sebagai sasaran pendidikan pemilih dapat menjadi generasi yang berperan dalam perbaikan demokrasi.