Berita Terkini

Semarang (17/06) Jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang disaksikan oleh Forkopimda Provinsi Jawa Tengah secara langsung sebagai komitmen KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Nantinya deklarasi atau surat pernyataan bebas benturan kepentingan ini akan disampaikan kepada atasan langsung dan ditembuskan ke Inspektorat. Mendeklarasikan bebas dari benturan kepentingan adalah salah satu langkah pencegahan yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan menyampaikan  pernyataan awal dan melaporkan apabila ada potensi benturan kepentingan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Benturan kepentingan dapat dilatarbelakangi oleh hubungan dengan kerabat dan keluarga, kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang  terlibat, hubungan dengan pihak yang   memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat. Benturan kepentingan (conflict of interest) menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini terjadi jika pribadi tidak dapat memisahkan kepentingan atau lalai terhadap profesionalitas kerja sebagai seorang penyelenggara negara dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban. Penanganan benturan kepentingan pada prinsipnya untuk mengedepankan transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Semarang (17/06) KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dihadiri oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari,  Pemangku Kepentingan, serta Pimpinan Daerah di Jawa Tengah, antara lain Gubernur,Ketua DPRD, Kapolda, Pangdam, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi, serta Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.  Pembukaan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, SE, MM. “Bersama KPU, kita bahagia.” Paradigma yang dikembangkan untuk bekerja dan melayani, serta bersinergi dengan instansi terkait lainnya, dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari. Hasyim menjelaskan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan jika ada Man, Machine, Money. Sangat penting memenuhi ketiga faktor tersebut demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan, terutama soal anggaran yang merupakan penggerak utama berjalannya suatu kegiatan dan menekankan bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Pemilu Terbesar karena semua penyelenggaraan, baik itu Pilwalkot/Pilbup, Pilgub, dan Pemilu akan berjalan serentak. Provinsi Jawa Tengah memiliki cakupan pengerahan SDM yang besar karena jumlah Pemilih terdiri dari 27.611.290 orang yang berasal dari 576 Kecamatan, 8.562 Kelurahan/Desa, serta 62.000 TPS, merupakan yang terbesar ketiga se-Indonesia. Sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait untuk mengorganisir SDM sebesar itu. Sebagai lembaga yang bersifat nasional dan hierarkis, maka KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota harus mematuhi aturan dan arahan dari KPU RI, serta melaporkan setiap kegiatan yang terselenggara. Terakhir, Ketua KPU RI menghimbau untuk seluruh satker KPU baik Provinsi maupun Kab/Kota mampu menyediakan jaringan koneksi internet yang stabil saat Pemilu Tahun 2024. Untuk pengadaan jaringan yang bagus, seluruh satker baik di Provinsi maupun Kab/Kota harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan Nonton Bersama kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI pada hari Selasa, 14 Juni 2022. Kegiatan Nonton Bareng ini dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. Acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 ini adalah pertanda masuknya proses tahapan pemilu, yang hari pemungutan suaranya jatuh pada Rabu 14 Februari 2024.  Dalam rangkaian acara, adanya seremonial penekanan tombol bersama oleh Ketua dan Anggota KPU RI, Sekretaris Jenderal KPU RI, Ketua DPR RI, serta Menteri Dalam Negeri sebagai simbol bahwa Tahapan Pemilu  2024 sudah dimulai. Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengajak seluruh bangsa Indonesia menjadikan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Selain itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga mengimbau seluruh bangsa Indonesia untuk mengembalikan hakikat pemilu yang bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnivian yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo menegaskan dukungan penuh pemerintah pada setiap proses Pemilu dan Pemilihan 2024. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengapresiasi kinerja KPU dan berharap Pemilu dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan amanat Undang - Undang. Acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota DKPP RI, Ketua dan Anggota KPU Provinsi se-Indonesia, Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan KPU RI serta juga diikuti secara daring Ketua dan Anggota KPU kab/kota se-Indonesia.

Inspektorat KPU RI melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 terhadap KPU Provinsi Jawa Tengah bersama KPU Kabupaten Semarang dan KPU Kota Semarang pada hari Jum'at dan Sabtu, 10 s.d 11 Juni 2022. Acara dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Sri Lestariningsih, kemudian dilanjutkan pemaparan materi terkait evaluasi SAKIP oleh Inspektorat KPU RI yang diwakili oleh Dody Eka M. dan Agus Sudrajad. Kegiatan ini sebagai pedoman perbaikan dalam implementasi SAKIP sekaligus memberikan gambaran kendala-kendala apa saja yang dihadapi serta perbaikan perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja. Pengukuran indikator-indikator yang dituangkan dalam dokumen perencanaan harus mempedomani metode SMART (specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound). Kemudian acara dilanjutkan wawancara antara Tim Evaluasi Inspektorat KPU RI dengan masing-masing perwakilan KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Semarang dan KPU Kota Semarang untuk pendalaman terkait evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KPU Provinsi Jawa Tengah beserta Inspektorat KPU RI pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2022 sesuai Surat Edaran Menpan RB Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK( Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM( Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Dalam hal ini Sekretariat Jenderal KPU RI menjadi salah satu Kementerian/ lembaga yang dapat mengusulkan unit kerja untuk dievaluasi WBK/WBBM oleh TPN( Tim Penilai Nasional) dengan kuota 15 unit kerja. Dihadiri oleh Tim Evaluasi Inspektorat KPU RI, Sekretaris dan seluruh pejabat struktural Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, agenda kegiatan ini yaitu pembahasan secara mendalam terhadap LKE ZI dan data dukung yang disampaikan serta memastikan seluruh tim ZI memiliki persepsi dan pemahaman yang sama dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan ZI yang terdiri dari 6 pengungkit yaitu : 1. Manajemen perubahan; 2. Penaataan tata laksana; 3. Penataan sistem manajemen SDM; 4. Penguatan akuntabilias kinerja; 5. Penguatan pengawasan; 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.