Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan tema "Strategi Pengembangan SDM KPU Pasca Tahapan Pemilu dan Pemilihan" yang menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Diponegoro, Dr. Nur Hidayah Sardini, S.H., M.Si, pada Rabu 22 Oktober 2025 secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota dan pegawai KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Acara dibuka dengan sambutan dari Ibu Akmaliyah, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pasca pelaksanaan Pemilu, KPU masih memiliki berbagai agenda penting, antara lain penguatan kelembagaan, optimalisasi media sosial, dan pengelolaan pengarsipan. Selain itu, sesuai amanat undang-undang, KPU terus melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan partai politik secara berkelanjutan, serta melayani permintaan informasi publik dari masyarakat. Ibu Akmaliyah menegaskan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan lembaga KPU dapat dilakukan secara strategis dan transparan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kontra di publik. Beliau juga menekankan pentingnya penyampaian narasi positif dari KPU melalui media sosial sebagai bentuk edukasi dan informasi yang membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ibu Mey Nurlela, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Beliau menyampaikan apresiasinya atas semangat para peserta yang tetap antusias mengikuti kegiatan meskipun dilaksanakan secara daring. Menurutnya, kegiatan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Pasca Pilkada” ini menjadi penting mengingat padatnya agenda kerja KPU yang terus berjalan meskipun Pemilu serentak telah usai. Dalam kesempatan yang sama, Ibu Mey Nurlela turut memberikan materi mengenai latar belakang pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan KPU. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia KPU se-Jawa Tengah agar semakin adaptif dan profesional. Lebih lanjut, beliau mendorong seluruh peserta untuk melakukan analisis lingkungan, memperkuat riset dan inovasi kepemiluan, serta memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Sebelum memasuki acara inti, Ibu Kiki Rizka Ningsih, Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jawa Tengah yang bertugas sebagai moderator, menyampaikan bahwa masa pasca pemilu merupakan momentum penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana pembelajaran bersama dalam menjaga profesionalisme sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu berikutnya dengan lebih baik. Memasuki sesi inti, narasumber utama Dr. Nur Hidayah Sardini menyampaikan materi terkait the electoral cycle atau siklus pemilu yaitu rangkaian tahapan kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan sebelum, selama, dan setelah pemilu. Beliau menjelaskan bahwa masa post-election merupakan masa terbaik bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan refleksi, menerima saran dan masukan, serta mengembangkan profesionalitas. Pengembangan profesional dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, baik dalam aspek hard skill maupun soft skill, agar setiap individu di lingkungan KPU mampu beradaptasi dengan tantangan baru. Acara kemudian berlanjut dengan sesi tanya jawab yang berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta tampak antusias menyampaikan berbagai pengalaman selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, serta memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Kegiatan Penguatan Kelembagaan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran KPU se-Jawa Tengah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, saling berbagi informasi dan pengetahuan, sehingga meningkat kompetensi individu, serta mempererat koordinasi antarlembaga guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Jakarta, 18 Oktober 2025. KPU Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) yang merupakan alat ukur empiris untuk melihat pergeseran dari konsepsi demokrasi elektoral yakni berfokus pada pemungutan suara menuju demokrasi partisipatoris yang menunjukkan keterlibatan warga negara diseluruh siklus pemilu secara essensial, sekaligus mengafirmasi teori electoral governance dimana pengelolaan pemilu bukan lagi domain eksklusif negara, melainkan arena multi-aktor antara peserta pemilu, pemilih, media, dan masyarakat sipil.  Pemilihan 5 Variabel didasarkan pada faktor-faktor yang secara determinan menggenerate partisipasi diantaranya adalah: Registrasi Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Serta Voters Turnout. Dalam melakukan pengukuran, KPU RI menggunakan 3 klasifikasi penilaian. yang pertama adalah Involvment (keterlibatan) dengan deskripsi ketertarikan terhadap isu dan proses Pilkada. Rentang skornya adalah <60. Kemudian yang kedua adalah Engagement (aksi) dengan deskripsi ikut serta dalam proses Pilkada. Rentang skor adalah 60-77,5. Kemudian dengan skala tertinggi yakni Participatory (komitmen penuh) dengan deskripsi masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses Pilkada. Rentang skornya adalah >77,5. Dalam kegiatan yang berlangsung tersebut, KPU RI menetapkan KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai satuan kerja dengan IPP Partisipatory. Hal ini menandakan bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 KPU Provinsi Jawa Tengah berhasil menggaet seluruh Masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses tahapan. KPU Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan apresiasi lain dalam kegiatan ini, yakni sebagai Provinsi yang telah mendokumentasikan pembelajaran pilkada tahun 2024. Terdapat berbagai buku yang telah berhasil diciptakan KPU Jateng dalam membingkai proses tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024. Karya-karya ini dapat menjadi warisan dan rujukan pembelajaran bagi seluruh masyarakat.   

KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Ngopi Asli yang dilaksanakan berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, ngopi asli yang mengambil tema "Menjaga Jejak Demokrasi: Tata Kelola Arsip dan Dokumentasi Visual Pemilu Bagi Generasi Mendatang" Dilaksanakan secara Luring di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dengan peserta yakni Ketua, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dalam sambutan pembuka kegiatan, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono mengatakan bahwa Dokumen Kepemiluan harus terarsipkan dengan baik. Kemarin di KPU Jateng sedang ada penataan ulang perpustakaan kami. Saya mengumpulkan dokumen kepemiluan dan pemilihan dari beberapa periode kepemiluan lalu dari sana dan mendokumentasikan kembali dengan bentuk grafis. Hal itu saya lakukan sebagai cara kami mengarsipkan data sehingga dapat digunakan kelak oleh generasi yang akan datang. Selanjutnya, dalam arahan kegiatan berikutnya, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jateng, M. Machruz mengatakan bahwa pentingnya menjaga dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan sebagai bahan rujukan dalam melakukan perbaikan. Senada dengan Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Jateng, Basmar Perianto Amron yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini agar seluruh dokumen kepemiluan yang ada di seluruh satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalat terarsipkan dengan baik. Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi oleh Narasumber Arsiparis Ahli Madya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Sutarna yang didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Sabbikisma Setia Nugraha.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah, menjadi keynote speaker dalam kegiatan Webinar Kepemiluan Mahasiswa Bicara Pemilu Berkualitas yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sragen, Rabu (15/10/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Mahasiswa Bicara Pemilu Berkualitas” ini diikuti secara daring oleh peserta dari 11 sekolah SMA/SMK dan dua universitas di Kabupaten Sragen. Webinar ini menjadi wadah diskusi bagi mahasiswa dan pelajar untuk memperdalam pemahaman tentang pentingnya demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Dalam paparannya, Akmaliyah menjelaskan delapan parameter pemilu berkualitas serta tantangan yang dihadapi dalam era demokrasi digital. Ia menekankan bahwa meskipun tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 telah usai, proses demokrasi tidak berhenti di sana. “Pemilu bukan sekadar peristiwa lima tahunan. Demokrasi harus terus dirawat agar pelaksanaan pemilu berikutnya berjalan semakin baik dan berkualitas,” ujar Akmaliyah. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa indikator pemilu berkualitas dapat dilihat dari adanya kepastian hukum pemilu, kesetaraan warga negara dalam menyalurkan hak politik, persaingan yang bebas dan adil, tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, serta penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas. Akmaliyah juga menegaskan peran penting mahasiswa dan pelajar sebagai agen perubahan dalam menjaga kualitas demokrasi. “Mahasiswa harus menjadi motor penggerak dalam mendorong partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Kritis terhadap proses politik, namun tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi,” tuturnya.

Semarang, 14 Oktober 2025 - Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kelas kuliah hukum dengan tema "Perkembangan Pemilu Legislatif & Teori Pemilu Presiden dan Pilkada". Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Handi Tri Ujiono, Ketua KPU Jawa Tengah, dan Akmaliyah, Anggota KPU Jawa Tengah. Kelas kuliah hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang perkembangan pemilu legislatif dan teori pemilu presiden serta pilkada. Handi Tri Ujiono dan Akmaliyah berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hukum pemilu dan pemilihan umum, serta perkembangan pemilu di Indonesia. "Pemilu legislatif dan pilpres merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memahami aturan dan mekanismenya dengan baik," ujar Handi Tri Ujiono dalam paparannya. Akmaliyah menambahkan bahwa pemahaman yang baik tentang pemilu legislatif dan pilpres dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. "Dengan memahami aturan dan mekanisme pemilu, kita dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia," ujarnya Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang aktif antara narasumber dan mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES Semarang sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan berharap dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat.

Semarang, 14 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan forum diskusi mingguan NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah “Penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.” Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Muslim Aisha, Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Herry Wisata Setiawan, Auditor Madya Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia. Diskusi dipandu oleh Imam Zubaidi, Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemaparannya, Muslim Aisha menegaskan bahwa sejak awal kelahirannya, KPU merupakan lembaga yang berlandaskan integritas. “Kita menjadi bagian dari KPU dengan membawa modal utama berupa integritas, sebagaimana tercermin dalam sumpah dan janji yang berisi komitmen terhadap nilai-nilai integritas,” ujarnya. Sementara itu, Herry Wisata Setiawan menekankan pentingnya pelibatan seluruh jajaran dalam pembangunan Zona Integritas. “Kegiatan pembangunan ZI perlu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh jajaran, mulai dari pimpinan unit kerja hingga tingkat staf, serta didokumentasikan secara lengkap, sistematis, dan mudah diakses sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi,” jelasnya. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dalam arahannya menyampaikan bahwa pengisian Lembar Kerja Evaluasi merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan satuan kerja KPU yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Senada dengan itu, Basmar Perianto Amron, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, menambahkan bahwa pembangunan integritas bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan harus menjadi napas dalam setiap aktivitas kerja. “Setiap hela napas dalam bekerja di KPU harus berlandaskan pada nilai-nilai integritas,” tegasnya. Forum NGOPI ASLI ini menjadi sarana pembelajaran dan refleksi bersama bagi jajaran KPU di Jawa Tengah untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih dan melayani.