Berita Terkini

Semarang, 6 Oktober 2025- Sebanyak 107 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) KPU se Jawa Tengah Gelombang ke 2 hadir di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah memenuhi Panggilan Melaksanakan Tugas. Dalam kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kepada seluruh PPPK yang hadir, serta melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Dengan telah dilaksanakan penandatanganan SPK dan pemberian SPMT dari Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah kepada 107 PPPK KPU se Jawa Tengah, maka tinggal selangkah lagi status sebagai ASN akan disematkan kepada mereka. Selamat atas bergabungnya ke 107 PPPK baru gelombang 2 di lingkungan KPU se Provinsi Jawa Tengah. Semoga dapat memberikan warna baru dan dapat memberikan energi positif untuk melakukan pelayanan yang optimal kepada teman pemilih.

Semarang, 4 Oktober 2025- Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron menjadi Narasumber dalam kegiatan Dialog Politik Kebangsaan kepada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang. Dalam paparannya, beliau menjelaskan kedudukan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu di Indonesia, serta model dan jenis Pemilihan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Disamping hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa atas dasar putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 maka kontestasi demokrasi 5 tahunan akan berbeda dengan Pemilu 2024 kemarin. Berdasarkan putusan tersebut, Pemilu akan dibagi menjadi 2, yakni Pemilu Nasional yang meliputi (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD) dan Pemilu Lokal yang meliputi (Pemilihan Kepala Daerah, serta DPRD Provinsi dan Kab/Kota).

Semarang, 4 Oktober 2025- Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan pemilih bagi kelompok muda dan pemilih pemula yang diselenggarakan oleh Perisai Demokrasi Bangsa yang berkolaborasi dengan KPU. Dalam paparannya, Handi berfokus pada angka partisipasi pemilih, terkhusus pada tahapan Pilgub Jateng 2024 sebesar 73.04% serta beliau menyebutkan bahwa pada evaluasi Pilgub Jateng 2024 kemarin, surat suara tidak sah menyentuh angka 1.528.000 masih lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah DPT di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Gorontalo, serta Provinsi Sulawesi Barat. Artinya ada hal-hal yang perlu kolaborasi kita untuk memperbaikinya. Kami melakukan introspeksi atas hal ini, dan kami butuh peran lembaga-lembaga masyarakat kepemudaan seperti Perisai Demokrasi Bangsa untuk membantu kami melakukan edukasi kepemiluan kepada masyarakat. Kedepan, menurutnya pemilu harus dikemas dengan melibatkan seluruh pihak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat terkhusus bagi kelompok muda dan pemilih pemula. KPU RI dan KPU Jateng saat ini telah berkerja untuk terus mensosialisasikan informasi kepemiluan dan memberikan pendidikan pemilih. Salah satunya yakni berkolaborasi dengan Perisai Demokrasi Bangsa. Kami rasa banyak ruang-ruang publik yang dapat dimaksimalkan, seperti pertemuan ini dan juga optimalisasi kanal sosial media yang kami miliki.

KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan audensi dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembahasan persiapan penganggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawab Tengah selanjutnya, serta permohonan dana hibah non pemilihan tahun 2026. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono didampingi oleh Anggota KPU Jateng, Kadiv Perencanaan dan Logistik Basmar Perianto Amron, Serta Sekretaris KPU Jateng, Tri Tujiana memaparkan materi pokok permohonan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng, Iwanuddin Islandar. Iwanuddin menyambut baik atas usulan ini dan menyatakan mengapresiasi atas suksesnya Pilgub 2024 dan akan terus mendukung KPU Jateng dalam mempersiapkan pesta demokrasi lokal di Jateng. Namun, menurutnya masih terdapat hal yang harus diperbaiki dari Pilkada Serentak 2024. Terutama dalam sosialisasi pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal yang melawan kotak kosong, yang terjadi di Kab. Brebes dan Kab. Sukoharjo. Menurutnya masyarakat disana belum tersosialisasikan dengan baik akan model pemilihan dengan paslon tunggal. Kegiatan ini diikuti juga oleh Bawaslu Jateng bersama Kesbangpol dan Inspektorat Daerah Pemprov Jateng sebagai lembaga negara lain yang turut mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pilkada di Jateng selanjutnya.

Semarang, Kamis, 25 September 2025. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, integritas, dan kualitas sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada, KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan forum diskusi untuk menyamakan persepsi dan berbagi pengalaman dalam kegiatan rutin SDM Talk To Me dengan tema “Menjunjung Profesionalitas dan Integritas Penyelenggara Pemilu” secara daring. Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Handi Tri Ujiono, dalam sambutannya beliau menyampaikan terkait dengan profesionalitas dan integritas mari melakukan hal-hal baik untuk tujuan yang baik. Bertukar pikiran terkait peristiwa di Jawa Tengah dan di Bengkulu, utamanya Rejang Lebong.  Selanjutnya, sambutan dari Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Tengah ibu Mey Nurlela, Talk to Me episode kedua ini, membuka khasanah baru bagi kita terkait masalah baru yang belum pernah terjadi di Jawa Tengah. Mengelola sumber daya adalah hal berat yang nampaknya ringan, karena ketika tidak terjaga integritasnya, maka penyelenggaraan pemilu tidak dapat terselenggara dengan baik.  Hadir pula secara daring Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Provinsi Bengkulu dengan Bapak Dodi Hendra Supiarso yang mengapresiasi kegiatan Talk to Me ini dan berharap dapat memberikan masukan dan tambahan pengalaman bagi yang hadir. Menjadi narasumber pertama adalah Bapak Muhammadun, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Jepara. Dalam paparannya, beliau mengarisbawahi mengenai tahapan pasca perekrekrutan. Pada tahapan ini integritas dan profesionalisme pada penyelenggara Ad Hoc diuji dan dipertanyakan, oleh karena itu diperlukan sinergitas personil dan lembaganya. Perbincangan tentang integritas butuh sentuhan rasa. Narasumber kedua yaitu Bapak Buyono selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Rejang Lebong menyatakan bahwa penyelenggara pemilu memiliki peran krusial, sehingga perlu menjaga profesionalisme dan integritas dalam memastikan pemilu dapat berjalan jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Menjaga profesionalisme dan integritas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik kepada lembaga dan keberhasilan demokrasi. Diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari perwakilan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengenai permasalahan yang terjadi ketika masa tahapan, solusi, serta mitigasi untuk mengatasi hal tersebut. Bapak Muslim Aisha dalam pengarahannya mengungkapkan bahwa melalui diskusi ini dapat berbagi situasi konkrit ketika masa tahapan pemilu dan pilkada sekaligus menjadi refleksi diri. Integritas adalah sentuhan rasa kontrol apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai hati nurani pribadi masing-masing. Profesionalitas dan integritas tetap harus dijaga ketika menghadapi keadaan yang tidak ideal.  Ibu Mey Nurlela menyatakan bahwa pada episode Talk to Me berikutnya akan membahas mengenai kemandirian untuk dapat terlepas dari tekanan dan intimidasi ketika perekrutan badan Ad Hoc diharapkan mampu menghasilkan penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan mandiri.

Semarang, 30 September 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan forum diskusi mingguan bertajuk NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah “Formasi Ideal: Tatanan Pemetaan dan Strategi Distribusi Logistik Pemilu”. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menegaskan pentingnya distribusi logistik dalam memastikan pemilu berjalan optimal. Menurutnya, logistik merupakan bagian vital dari tagline melayani, yakni melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih serta melayani peserta pemilu secara adil dan setara. Senada dengan itu, Basmar Perianto Amron, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jateng, menekankan bahwa pembahasan logistik tidak bisa dilepaskan dari perencanaan sejak awal. “Logistik berperan sebagai sarana pendukung agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sehingga harus direncanakan matang, mulai dari kebutuhan, sarana pendukung, hingga langkah-langkah efektif yang bisa dilakukan,” jelasnya. Dalam forum ini, hadir pula Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma, Ketua KPU Kabupaten Kebumen Dzakiatul Banat, serta Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara M Syarif Sapto Wiyogo sebagai narasumber, dengan moderator Jana Sapti Arini, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Banyumas. Ris Andy Kusuma menjelaskan tantangan geografis Jepara yang mencakup daratan, pegunungan, hingga pulau Karimunjawa. Distribusi logistik menuju pulau tersebut membutuhkan waktu 6 jam dengan kapal lambat, atau sekitar 2,5 jam dengan kapal cepat. “Hal inilah yang membuat Jepara memiliki keunikan dalam distribusi logistik,” ungkapnya. Sementara itu, M Syarif Sapto Wiyogo menyoroti kerawanan daerah Banjarnegara yang kerap menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti longsor dan banjir. “Mitigasi dan strategi harus disusun karena kondisi tiap daerah berbeda-beda. Pemungutan suara yang sering dilakukan di awal dan akhir tahun rawan menghadapi potensi bencana,” paparnya. Dzakiatul Banat menambahkan bahwa kelancaran distribusi logistik merupakan faktor penentu keberhasilan pemilu. “Pemilu adalah agenda nasional. Dengan distribusi logistik yang tepat, hak pilih masyarakat dapat terjamin,” tegasnya. Melalui diskusi ini, KPU Jateng menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan pemetaan dan strategi distribusi logistik pemilu terlaksana dengan efektif, aman, dan tepat waktu di seluruh wilayah Jawa Tengah, meskipun menghadapi tantangan geografis dan kondisi alam yang beragam.