Berita Terkini

Semarang - 4 November 2025, KPU Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan Visitasi dan Verifikasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Dalam kesempatam ini, Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono menyampaikan paparan materi dengan tema Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik yang Berdampak. Dalam materi tersebut, beliau menyampaikan peran strategis KPU Jateng serta layanan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.  Selanjutnya, paparan materi dilanjutkan oleh atasan PPID KPU Jateng, yakni Sekretaris KPU Jateng Tri Tujiana. Beliau dalam kesempatan ini menyampaikan peran dukungan Sekretariat KPU Jateng dalam memberikan dukungan maksimal dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang keterbukaan informasi publik di KPU Jateng. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana yang memimpin penilaian KI kali ini mengapresiasi usaha KPU Jateng untuk terus menyajikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat pemohon informasi. "Saya melihat apa yang telah dilakukan KPU Jateng dalam hal keterbukaan informasi sudah baik. Ditambah dengan sarana prasarana baru yang dimiliki yakni Zona Informasi Terintegrasi, Media Center, serta yang sedang dibangun Rumah Joglo membuktikan keseriusan KPU Jateng untuk memberikan pelayanan yang optimal." Kegiatan ditutup dengan penyampaian hasil dari penilaian Visitasi dan Verifikasi Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Ketua KI Jateng yang menyatakan bahwa KPU Jateng dapat melaju pada penilaian akhir yakni Uji Publik Keterbukaan Informasi yang akan dilaksanakan di akhir bulan November 2025.

Semarang - 4 November 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan tema "Pelanggaran Administrasi dan Dinamika Penyelesaiannya". Kegiatan ini merupakan salah satu upaya KPU Jawa Tengah dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepemiluan di kalangan mahasiswa. Akmaliyah dan Basmar, anggota KPU Jawa Tengah, menjadi narasumber dalam kuliah hukum ini. Mereka membahas tentang jenis-jenis pelanggaran administrasi dalam pemilu, mekanisme penyelesaian, dan dinamika yang terjadi dalam proses penyelesaian tersebut. "Pelanggaran administrasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan dalam pengisian formulir atau keterlambatan dalam pengumpulan dokumen. Oleh karena itu, kita perlu memahami aturan dan mekanisme penyelesaian dengan baik," ujar Akmaliyah. Basmar menambahkan bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum. "Kita perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pelanggaran administrasi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien," katanya. Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang aktif antara narasumber dan mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES Semarang sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan berharap dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat tentang penanganan pelanggaran administrasi dalam pemilu. Ini adalah kegiatan kuliah hukum yang ke enam diselenggarakan oleh KPU Jawa Tengah di UNNES Semarang, sebagai bagian dari komitmen KPU dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepemiluan di kalangan mahasiswa.

Sebanyak 17 (Tujuh belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI secara online melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah pada hari ini Jumat, 31 Oktober 2025. Uji Kompetensi ini merupakan pembinaan karir bagi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Selain diikuti oleh PNS Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, Uji Kompetensi juga diikuti oleh 206 (dua ratus enam) PNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di kantor masing-masing mulai tanggal 30 – 31 Oktober 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menggelar forum diskusi mingguan bertajuk Ngopi Asli (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring pada Selasa (28/10/2025). Diskusi kali ini mengangkat tema “Optimalisasi Penyimpanan Arsip dan Logistik Ex Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pascapemilu di tingkat daerah. Kegiatan ini dibuka oleh Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron. Dalam sambutannya, Basmar menegaskan bahwa tahapan pascapemilu belum sepenuhnya selesai meski proses pemungutan suara telah usai. “Kegiatan pasca Pemilu dan Pemilihan belum berakhir, karena masih ada proses pendokumentasian yang memerlukan waktu cukup panjang. Karena itu, kita mengusung tema ‘Extra Time’, tahap di mana kita harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi hingga semua tugas selesai,” ujar Basmar. Diskusi dipandu oleh Andriyani, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Banjarnegara, dengan menghadirkan tiga narasumber utama: Ruliawan Nugroho, Ketua KPU Kabupaten Wonosobo; Rofingatun Khasanah, Ketua KPU Kabupaten Banyumas; serta M. Ika Iqbal Fahmi, Ketua KPU Kabupaten Rembang. Para narasumber berbagi pengalaman dan strategi dalam mengelola arsip serta logistik sisa penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka menyoroti pentingnya sistem penyimpanan yang tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menggelar forum diskusi mingguan bertajuk Ngopi Asli (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring pada Selasa (28/10/2025). Diskusi kali ini mengangkat tema “Optimalisasi Penyimpanan Arsip dan Logistik Ex Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pascapemilu di tingkat daerah. Kegiatan ini dibuka oleh Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron. Dalam sambutannya, Basmar menegaskan bahwa tahapan pascapemilu belum sepenuhnya selesai meski proses pemungutan suara telah usai. “Kegiatan pasca Pemilu dan Pemilihan belum berakhir, karena masih ada proses pendokumentasian yang memerlukan waktu cukup panjang. Karena itu, kita mengusung tema ‘Extra Time’, tahap di mana kita harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi hingga semua tugas selesai,” ujar Basmar. Diskusi dipandu oleh Andriyani, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Banjarnegara, dengan menghadirkan tiga narasumber utama: Ruliawan Nugroho, Ketua KPU Kabupaten Wonosobo; Rofingatun Khasanah, Ketua KPU Kabupaten Banyumas; serta M. Ika Iqbal Fahmi, Ketua KPU Kabupaten Rembang. Para narasumber berbagi pengalaman dan strategi dalam mengelola arsip serta logistik sisa penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka menyoroti pentingnya sistem penyimpanan yang tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga publik.

Semarang— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Senin (28/10/2025), di Lobby kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Semarang.  Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, bertindak sebagai pemimpin upacara. Dalam kesempatan itu, Handi membacakan sambutan resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) pada peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025. Dalam sambutannya, Handi menyampaikan pesan Menpora bahwa momentum Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi ajakan untuk meneguhkan semangat kebangsaan di tengah tantangan zaman. “Pemuda Indonesia hari ini harus menjadi pelopor perubahan, pembawa semangat kolaborasi, serta penggerak demokrasi yang berkeadaban,” ujar Handi membacakan amanat Menpora. Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025 menjadi momentum refleksi untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam menjalankan tugas kelembagaan di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.