Berita Terkini

Semarang, 14 Oktober 2025 - Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kelas kuliah hukum dengan tema "Perkembangan Pemilu Legislatif & Teori Pemilu Presiden dan Pilkada". Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Handi Tri Ujiono, Ketua KPU Jawa Tengah, dan Akmaliyah, Anggota KPU Jawa Tengah. Kelas kuliah hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang perkembangan pemilu legislatif dan teori pemilu presiden serta pilkada. Handi Tri Ujiono dan Akmaliyah berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang hukum pemilu dan pemilihan umum, serta perkembangan pemilu di Indonesia. "Pemilu legislatif dan pilpres merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memahami aturan dan mekanismenya dengan baik," ujar Handi Tri Ujiono dalam paparannya. Akmaliyah menambahkan bahwa pemahaman yang baik tentang pemilu legislatif dan pilpres dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. "Dengan memahami aturan dan mekanisme pemilu, kita dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia," ujarnya Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang aktif antara narasumber dan mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES Semarang sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan berharap dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat.

Semarang, 14 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan forum diskusi mingguan NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah “Penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.” Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Muslim Aisha, Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Herry Wisata Setiawan, Auditor Madya Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia. Diskusi dipandu oleh Imam Zubaidi, Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemaparannya, Muslim Aisha menegaskan bahwa sejak awal kelahirannya, KPU merupakan lembaga yang berlandaskan integritas. “Kita menjadi bagian dari KPU dengan membawa modal utama berupa integritas, sebagaimana tercermin dalam sumpah dan janji yang berisi komitmen terhadap nilai-nilai integritas,” ujarnya. Sementara itu, Herry Wisata Setiawan menekankan pentingnya pelibatan seluruh jajaran dalam pembangunan Zona Integritas. “Kegiatan pembangunan ZI perlu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh jajaran, mulai dari pimpinan unit kerja hingga tingkat staf, serta didokumentasikan secara lengkap, sistematis, dan mudah diakses sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi,” jelasnya. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dalam arahannya menyampaikan bahwa pengisian Lembar Kerja Evaluasi merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan satuan kerja KPU yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Senada dengan itu, Basmar Perianto Amron, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, menambahkan bahwa pembangunan integritas bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan harus menjadi napas dalam setiap aktivitas kerja. “Setiap hela napas dalam bekerja di KPU harus berlandaskan pada nilai-nilai integritas,” tegasnya. Forum NGOPI ASLI ini menjadi sarana pembelajaran dan refleksi bersama bagi jajaran KPU di Jawa Tengah untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih dan melayani.

KPU Provinsi Jawa Tengah meyelenggarakan Rapat Pembekalan kepada Satuan Tugas dan Jaring Anti Kekerasan Seksual dengan tema Penanganan Tahap Awal Psikologi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah, Ristia Indradiyahningrum. Dalam sambutannya, Muslim Aisha selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman satuan tugas terhadap psikologis korban. Diskusi Bersama HIMPSI diharapkan dapat membantu satgas dalam memahami dinamika psikologis korban, karena antara pelaku dan korban memiliki kondisi psikologis yang berbeda. Pelaku seringkali tidak menyadari bahwa perilaku atau ucapan yang dilakukan mengandung unsur pelecehan seksual, sementara pihak korban justru mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, serta ketidaknyamanan. Sementara itu, Mey Nurlela selaku Ketua Satgas KPU Jateng menekankan pentingnya pendekatan psikologis sebagai langkah awal dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pendekatan ini dapat menjadi bekal penting bagi anggota Satgas dalam memberikan pendampingan awal bagi korban yang memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual. sebagai penanganan awal. Narasumber, Ristia Indradiyahningrum dalam paparannya menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual pada tahun 2025 semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pola asuh yang kurang tepat, minimnya pendidikan seksual sejak dini, tekanan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum kekerasan seksual. Ristia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual di era digital, termasuk yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Saat ini, dinas-dinas saling bekerjasama untuk dapat mengatasi kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari menggelar kegiatan sosialisasi dan aktivasi akun Coretax bagi seluruh pimpinan serta pegawai di lingkungan KPU Jateng, Senin (7/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di kantor KPU Jateng tersebut dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, M. Macruz dan Akmaliyah, serta didampingi oleh Sekretaris KPU Jateng, Tri Tujiana. Dalam sambutannya, Macruz menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya peningkatan literasi digital perpajakan di lingkungan lembaga penyelenggara pemilu. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan tim dari KPP Pratama Semarang Candisari yang memberikan pemaparan teknis sekaligus pendampingan langsung dalam proses aktivasi akun. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi, mulai dari pengenalan sistem, tata cara penggunaan, hingga simulasi layanan digital perpajakan. Melalui kegiatan ini, KPU Jawa Tengah berharap seluruh jajaran dapat mendukung implementasi sistem perpajakan digital secara optimal, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) menggelar kelas kuliah perdana bertajuk “Sejarah Perkembangan Pemilu dan Perbandingan Sistem Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa”, Senin (7/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua pembicara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, yakni Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono dan Anggota KPU Jateng Akmaliyah. Dalam perkuliahan yang berlangsung interaktif tersebut, Handi Tri Ujiono memaparkan perjalanan panjang sejarah pemilu di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga dinamika pelaksanaan pemilu di era demokrasi modern. Ia menekankan bahwa setiap periode pemilu memiliki tantangan tersendiri yang mencerminkan perkembangan sistem politik dan tata kelola demokrasi di Indonesia. “Pemilu 1955 menjadi tonggak sejarah demokrasi Indonesia yang sangat berharga. Dari situ kita belajar banyak mengenai pentingnya partisipasi rakyat dan konsolidasi kelembagaan pemilu,” ujar Handi. Sementara itu, Akmaliyah membahas aspek perbandingan sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, mulai dari sistem proporsional hingga sistem distrik. Ia mengulas kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta relevansinya terhadap konteks sosial-politik bangsa. Menurut Akmaliyah, memahami perubahan sistem pemilu bukan hanya penting bagi penyelenggara, tetapi juga bagi masyarakat, khususnya generasi muda. “Pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan cerminan dari dinamika politik dan kedewasaan demokrasi suatu bangsa,” tuturnya. Selain membahas sejarah dan sistem pemilu, kedua narasumber juga mengulas tata kelola pemilu dan kerangka tahapan penyelenggaraannya di Indonesia. Topik ini menarik perhatian mahasiswa karena membuka wawasan mengenai kompleksitas teknis dan regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu. Kelas kuliah tematik tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum UNNES tentang sejarah, sistem, dan tata kelola pemilu di Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga mampu mengkritisi dinamika demokrasi di tanah air secara komprehensif.

Semarang, 7 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar forum diskusi mingguan NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah “Clean Sheet: Transparansi Pengelolaan dan Pengarsipan Logistik.” Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari jajaran KPU kabupaten/kota, yakni Yustinus Arya A (Ketua KPU Kota Surakarta), Siti Ulfaati (Ketua KPU Kabupaten Demak), dan Henry Sofyan Rois (Ketua KPU Kabupaten Temanggung), dengan Rizkia Farikha, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Kebumen sebagai moderator. Dalam forum tersebut, para narasumber menekankan pentingnya transparansi sebagai fondasi utama dalam pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan. Menurut Yustinus Arya A, transparansi menjadi kunci dalam memastikan keterbukaan informasi, membangun akuntabilitas proses, serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja KPU. Siti Ulfaati menambahkan bahwa di Kabupaten Demak, praktik transparansi diwujudkan melalui pembentukan Grup Kawal Logistik Pemilu yang berfungsi memantau dan menyampaikan perkembangan logistik secara terbuka, didukung dengan koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi lintas pihak. Sementara itu, Henry Sofyan Rois menegaskan bahwa transparansi juga berperan penting dalam mencegah penyimpangan dan memastikan arsip logistik terkelola dengan baik sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, turut menekankan bahwa setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan selalu bersinggungan dengan logistik dan arsip, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan tertib. Kegiatan NGOPI ASLI menjadi ruang refleksi dan berbagi praktik baik antar satuan kerja KPU se-Jawa Tengah, sekaligus memperkuat komitmen lembaga dalam mewujudkan tata kelola logistik Pemilu yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.