Berita Terkini

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) menggelar kelas kuliah perdana bertajuk “Sejarah Perkembangan Pemilu dan Perbandingan Sistem Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa”, Senin (7/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua pembicara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, yakni Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono dan Anggota KPU Jateng Akmaliyah. Dalam perkuliahan yang berlangsung interaktif tersebut, Handi Tri Ujiono memaparkan perjalanan panjang sejarah pemilu di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga dinamika pelaksanaan pemilu di era demokrasi modern. Ia menekankan bahwa setiap periode pemilu memiliki tantangan tersendiri yang mencerminkan perkembangan sistem politik dan tata kelola demokrasi di Indonesia. “Pemilu 1955 menjadi tonggak sejarah demokrasi Indonesia yang sangat berharga. Dari situ kita belajar banyak mengenai pentingnya partisipasi rakyat dan konsolidasi kelembagaan pemilu,” ujar Handi. Sementara itu, Akmaliyah membahas aspek perbandingan sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, mulai dari sistem proporsional hingga sistem distrik. Ia mengulas kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta relevansinya terhadap konteks sosial-politik bangsa. Menurut Akmaliyah, memahami perubahan sistem pemilu bukan hanya penting bagi penyelenggara, tetapi juga bagi masyarakat, khususnya generasi muda. “Pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan cerminan dari dinamika politik dan kedewasaan demokrasi suatu bangsa,” tuturnya. Selain membahas sejarah dan sistem pemilu, kedua narasumber juga mengulas tata kelola pemilu dan kerangka tahapan penyelenggaraannya di Indonesia. Topik ini menarik perhatian mahasiswa karena membuka wawasan mengenai kompleksitas teknis dan regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu. Kelas kuliah tematik tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum UNNES tentang sejarah, sistem, dan tata kelola pemilu di Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga mampu mengkritisi dinamika demokrasi di tanah air secara komprehensif.

Semarang, 7 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar forum diskusi mingguan NGOPI ASLI (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah “Clean Sheet: Transparansi Pengelolaan dan Pengarsipan Logistik.” Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari jajaran KPU kabupaten/kota, yakni Yustinus Arya A (Ketua KPU Kota Surakarta), Siti Ulfaati (Ketua KPU Kabupaten Demak), dan Henry Sofyan Rois (Ketua KPU Kabupaten Temanggung), dengan Rizkia Farikha, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Kebumen sebagai moderator. Dalam forum tersebut, para narasumber menekankan pentingnya transparansi sebagai fondasi utama dalam pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan. Menurut Yustinus Arya A, transparansi menjadi kunci dalam memastikan keterbukaan informasi, membangun akuntabilitas proses, serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja KPU. Siti Ulfaati menambahkan bahwa di Kabupaten Demak, praktik transparansi diwujudkan melalui pembentukan Grup Kawal Logistik Pemilu yang berfungsi memantau dan menyampaikan perkembangan logistik secara terbuka, didukung dengan koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi lintas pihak. Sementara itu, Henry Sofyan Rois menegaskan bahwa transparansi juga berperan penting dalam mencegah penyimpangan dan memastikan arsip logistik terkelola dengan baik sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, turut menekankan bahwa setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan selalu bersinggungan dengan logistik dan arsip, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan tertib. Kegiatan NGOPI ASLI menjadi ruang refleksi dan berbagi praktik baik antar satuan kerja KPU se-Jawa Tengah, sekaligus memperkuat komitmen lembaga dalam mewujudkan tata kelola logistik Pemilu yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Semarang, 6 Oktober 2025- Sebanyak 107 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) KPU se Jawa Tengah Gelombang ke 2 hadir di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah memenuhi Panggilan Melaksanakan Tugas. Dalam kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kepada seluruh PPPK yang hadir, serta melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Dengan telah dilaksanakan penandatanganan SPK dan pemberian SPMT dari Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah kepada 107 PPPK KPU se Jawa Tengah, maka tinggal selangkah lagi status sebagai ASN akan disematkan kepada mereka. Selamat atas bergabungnya ke 107 PPPK baru gelombang 2 di lingkungan KPU se Provinsi Jawa Tengah. Semoga dapat memberikan warna baru dan dapat memberikan energi positif untuk melakukan pelayanan yang optimal kepada teman pemilih.

Semarang, 4 Oktober 2025- Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron menjadi Narasumber dalam kegiatan Dialog Politik Kebangsaan kepada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang. Dalam paparannya, beliau menjelaskan kedudukan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu di Indonesia, serta model dan jenis Pemilihan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Disamping hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa atas dasar putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 maka kontestasi demokrasi 5 tahunan akan berbeda dengan Pemilu 2024 kemarin. Berdasarkan putusan tersebut, Pemilu akan dibagi menjadi 2, yakni Pemilu Nasional yang meliputi (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD) dan Pemilu Lokal yang meliputi (Pemilihan Kepala Daerah, serta DPRD Provinsi dan Kab/Kota).

Semarang, 4 Oktober 2025- Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan pemilih bagi kelompok muda dan pemilih pemula yang diselenggarakan oleh Perisai Demokrasi Bangsa yang berkolaborasi dengan KPU. Dalam paparannya, Handi berfokus pada angka partisipasi pemilih, terkhusus pada tahapan Pilgub Jateng 2024 sebesar 73.04% serta beliau menyebutkan bahwa pada evaluasi Pilgub Jateng 2024 kemarin, surat suara tidak sah menyentuh angka 1.528.000 masih lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah DPT di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Gorontalo, serta Provinsi Sulawesi Barat. Artinya ada hal-hal yang perlu kolaborasi kita untuk memperbaikinya. Kami melakukan introspeksi atas hal ini, dan kami butuh peran lembaga-lembaga masyarakat kepemudaan seperti Perisai Demokrasi Bangsa untuk membantu kami melakukan edukasi kepemiluan kepada masyarakat. Kedepan, menurutnya pemilu harus dikemas dengan melibatkan seluruh pihak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat terkhusus bagi kelompok muda dan pemilih pemula. KPU RI dan KPU Jateng saat ini telah berkerja untuk terus mensosialisasikan informasi kepemiluan dan memberikan pendidikan pemilih. Salah satunya yakni berkolaborasi dengan Perisai Demokrasi Bangsa. Kami rasa banyak ruang-ruang publik yang dapat dimaksimalkan, seperti pertemuan ini dan juga optimalisasi kanal sosial media yang kami miliki.

KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan audensi dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembahasan persiapan penganggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawab Tengah selanjutnya, serta permohonan dana hibah non pemilihan tahun 2026. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono didampingi oleh Anggota KPU Jateng, Kadiv Perencanaan dan Logistik Basmar Perianto Amron, Serta Sekretaris KPU Jateng, Tri Tujiana memaparkan materi pokok permohonan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng, Iwanuddin Islandar. Iwanuddin menyambut baik atas usulan ini dan menyatakan mengapresiasi atas suksesnya Pilgub 2024 dan akan terus mendukung KPU Jateng dalam mempersiapkan pesta demokrasi lokal di Jateng. Namun, menurutnya masih terdapat hal yang harus diperbaiki dari Pilkada Serentak 2024. Terutama dalam sosialisasi pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal yang melawan kotak kosong, yang terjadi di Kab. Brebes dan Kab. Sukoharjo. Menurutnya masyarakat disana belum tersosialisasikan dengan baik akan model pemilihan dengan paslon tunggal. Kegiatan ini diikuti juga oleh Bawaslu Jateng bersama Kesbangpol dan Inspektorat Daerah Pemprov Jateng sebagai lembaga negara lain yang turut mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pilkada di Jateng selanjutnya.