Berita Terkini

KPU Provinsi Jawa Tengah kembali menyelenggarakan kegiatan rutin Divisi SDM dan Litbang Talk to Me episode ke-4 dengan mengusung tema “Strategi Penguatan SDM Pasca Pemilu dan Pilkada”. yang digelar secara daring pada Rabu, 26 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai pada KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Narasumber kali ini Anggota KPU Republik indonesia. Kepala Divisi SDM, Organisasi, dan PKSDM, Parsadaan Harahap, serta Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan PKSDM, Firnandes Maurisya. Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widyantoro, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pembaruan di bidang sumber daya manusia. SDM KPU menghadapi tantangan tersendiri, terutama ketika intensitas kerja menurun di luar masa tahapan pemilu. Oleh karena itu, pengetahuan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Parsadaan Harahap menjelaskan bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah membawahi 35 kabupaten/kota dengan karakteristik dan kebutuhan SDM yang beragam. Talk to Me menjadi inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Penguatan kapasitas SDM harus dilakukan secara berkelanjutan, dan masa pasca pemilu serta pilkada merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat kembali kualitas kelembagaan. Sementara itu, Anggota KPU Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Tengah, Mey Nurlela, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkaya wawasan, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa komunikasi dan pembelajaran berkelanjutan melalui Talk to Me menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Narasumber kedua, Firnandes Maurisya, memaparkan materi mengenai cakupan SDM di KPU yang tidak hanya meliputi individu, tetapi juga struktur organisasi serta citra kelembagaan. Ia turut menjelaskan faktor-faktor kualitas SDM, inventarisasi permasalahan, hubungan tata kerja, peningkatan profesionalisme, penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan integritas, efektivitas, hingga optimalisasi pengelolaan SDM.

Semarang, 18 November 2025 — Kadiv. Sosdiklihparmas KPU Jawa Tengah, Akmaliyah, menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Generasi Muda dalam Menyikapi Dinamika Politik yang Berkembang di Media Sosial” yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Jawa Tengah, Selasa (18/11). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa Instansi serta siswa-siswi SMA di Semarang. FGD digelar untuk menjawab tantangan baru dalam ekosistem informasi politik yang kini bergerak sangat cepat, terutama di ruang digital. Dalam paparannya, Akmaliyah menegaskan bahwa generasi muda—khususnya kelompok milenial dan Gen Z—memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan opini publik pada setiap momentum politik serta menyoroti cepatnya persebaran arus informasi politik di media sosial. Menurutnya, dinamika tersebut harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Dalam kesempatan tersebut, Akmaliyah mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam ruang politik secara bijak dan konstruktif.

Semarang, 16 November 2025 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia berkerja sama dengan Komisi.co menggelar kegiatan talk show yang bertajuk Abis Pemilu Mau Apa Lagi? digelar di gedung SMI Kota Semarang. Narasumber kegiatan ini diantaranya adalah Yulianto Sudrajat Anggota KPU RI, Casytha Kathmandu Anggota DPD RI, Erik Kurniawan Direktur Eksekutif Sindikasi Demokrasi, Cania Citta Co-Founder Malaka, dan dipandu oleh Coki Pardede seorang komika. Yulianto dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa KPU telah berkerja dengan transparan dalam Pemilu. Masyarakat dapat memantau hasil tiap TPS melalui Sirekap dan hal tersebut bebas diakses oleh semua orang. Selain itu, KPU juga memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menyukseskan Pemilu 2024.  Sejalan dengan Yulianto, Erik menjelaskan bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai puncak tertingginya dibanding pemilu sebelumnya yakni sebesar 82%. Disamping itu isu hoax dan black campaign turun dibanding Pemilu 2019.  Dilain pihak, Cania lebih menyoroti perihal sistem politik dan Partai Politik yang tidak memiliki sosok yang negarawan. Partai Politik tidak mampu menciptakan kader-kader yang potensial dikarenakan ongkos politik dalam pemilu yang besar.  Casytha dalam kegiatan ini lebih mengajak kepada anak muda untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu. Sebagai Senator muda, awalnya ia melihat politik merupakan hal yang menyeramkan. Namun ia berusaha untuk dapat memahami dan belajar sehingga ia berhasil terpilih menjadi seorang Anggota DPD RI yang masih berusia muda. Kegiatan berlangsung selama hampir 2 jam dengan suasana yang cair dan seru lengkap dengan celetukan khas dari Coki yang membuat suasana menjadi gemuruh.

Semarang — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah hadir dalam Seminar Nasional Sehari bertajuk “Tata Kelola Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024: Refleksi dan Proyeksi” yang diselenggarakan oleh KPU RI bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Kamis (13/11/2025), di Auditorium FISIP Undip, Semarang. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa serta perwakilan organisasi. Seminar ini menjadi ruang refleksi bersama atas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sekaligus proyeksi terhadap tantangan demokrasi ke depan. Hadir sebagai Keynote Speaker, Ketua KPU RI Mochammad Afiffudin, sementara jajaran anggota KPU RI — August Mellaz, Yulianto Sudrajat, dan Betty Epsilon Idroos — turut menjadi pemateri dalam sesi diskusi panel. Dalam sambutannya, Mochammad Afiffudin menekankan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 merupakan pengalaman demokrasi yang unik dalam sejarah Indonesia. “Samudra politik kepemiluan di Indonesia luar biasa. Kalau mau melakukan kajian, maka Indonesia itu samudra. Saya menggarisbawahi bahwa perjalanan Pemilu Serentak 2024 bisa jadi model pertama yang kita jalani. Februari 2024 kita menggelar Pilpres dan Pemilihan DPR RI, DPRD, dan DPD, lalu November Pilkada. Belum pernah ada pemilu yang diselenggarakan dalam satu waktu yang sama seperti itu,” ujar Afiffudin. “Kalau tugas KPU seperti ojek online. KPU mengantarkan pemimpin menjadi kepala daerah atau presiden, namun dalam perjalanannya banyak tantangan yang harus dihadapi. Setiap pemilu selalu ada tantangannya,” tambahnya. Sementara itu, Anggota KPU Jawa Tengah Basmar Perianto Amron yang hadir mewakili Ketua KPU Jawa Tengah menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama antara KPU RI dan FISIP Undip. “Untuk menindaklanjuti kerja sama antara KPU RI dan FISIP, maka KPU Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan lanjutan untuk menyampaikan bahwa pemilu tidak hanya sekadar mencoblos, tetapi juga ada konsekuensinya. Sehingga masyarakat memahami betul agar tidak salah saat memilih,” tutur Basmar. “Kami akan tindak lanjuti dengan kegiatan bersama untuk mencerdaskan masyarakat tentang pemilu."

Semarang— Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Revitalisasi Peran Lembaga Perwakilan (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kamis (13/11/2025), di Semarang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M dan jajaran MPR RI, serta akademisi Fakultas Hukum Undip. FGD ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat fungsi lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam aspek pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Dalam forum tersebut, Handi Tri Ujiono hadir sebagai salah satu pembahas yang menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga perwakilan dan penyelenggara pemilu dalam memperkuat demokrasi representatif di Indonesia.

KPU Provinsi Jawa Tengah bersama Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang maksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) Mata Kuliah Hukum Pemilu yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. UTS dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi hukum pemilu yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota KPU Jateng. Terdapat hal yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan UTS biasa di kampus. Untuk UTS mata kuliah Hukum Pemilu, para mahasiswa diminta untuk membuat sebuah makalah hasil dari kajian mereka pribadi yang mengaji putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diharapkan dengan mengkaji putusan PHPU yang telah diputuskan mahasiswa dapat mengasah pikiran dan pemahamannya terhadap hukum pemilu.